BERITA UTAMA » Indeks
BPK RI Serahkan IHPS II Tahun 2013 Ke Presiden
17 April 2014
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), Hadi Poernomo, di dampingi Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri, dan para Anggota BPK RI menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2013 kepada Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada Kamis 17 April 2014, di Istana Negara, Jakarta
BPK RI Serahkan IHPS II Tahun 2013 Ke Presiden
BPK RI Akses Transaksi Kas Pemda Papua dan Papua Barat
17 April 2014
Akses data rekening pemda secara online akan mencegah secara dini terjadinya penyimpangan transaksi kas pemda. Hal itu disampaikan oleh Ketua BPK RI, Hadi Poernomo saat menyampaikan sambutannya setelah menyaksikan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Papua dan Papua Barat secara Online pada Bank Papua.
BPK RI Akses Transaksi Kas Pemda Papua dan Papua Barat
BPK RI Sepakati Akses Online Transaksi Kas Pemda Kalbar, Maluku, dan Maluku Utara
17 April 2014
Dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat, Maluku dan Maluku Utara yang dilaksanakan pada Rabu, 16 April 2014, di Kantor BPK RI, Jakarta.
BPK RI Sepakati Akses Online Transaksi Kas Pemda Kalbar, Maluku, dan Maluku Utara
BPK RI Ingin Wujudkan WTP Bebas Korupsi dengan E-Audit
16 April 2014
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ingin mewujudkan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang bebas korupsi dengan menggunaka n e-audit. Hal ini ditegaskan oleh Ketua BPK, Hadi Poernomo, dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Bank BNI (Persero), PT BRI (Persero), dan PT Bank Mandiri (Persero) secara online dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah..
BPK RI Ingin Wujudkan WTP Bebas Korupsi dengan E-Audit
BPK RI Perlu Tingkatkan Proporsi Audit Kinerja
16 April 2014
Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) perlu meningkatkan proporsi audit kinerja atas seluruh jumlah pemeriksaan yang dilaksanakannya. Hal ini merupakan salah satu rekomendasi dalam laporan hasil peer review BPK RI tahun 2014 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Negara Polandia (Najwyzsza Izba Kontroli/NIK).
BPK RI Perlu Tingkatkan Proporsi Audit Kinerja
