Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berpartisipasi dalam Simposium UN/INTOSAI ke-26, yang berlangsung pada tanggal 16 s.d. 18 April 2024 di Vienna International Center, Wina, Austria.
Berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pegecualian (WTP) atas Laporan Keuangan (LK) tahun 2023, Pemerintah Provinsi Banten diminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberikan perhatian atas empat permasalahan yang ditemukan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun anggaran 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Ahmadi Noor Supit menyampaikan, bahwa BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penekanan suatu hal.
Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana memberikan ceramah umum di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Kepolisian Republik Indonesia (Polri), di gedung Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Selasa (2/3).
Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana, menerima kehadiran Duta Besar Tanzania untuk Indonesia Y.M. Macocha Moshe Tembele, di Kantor Pusat BPK, Senin (1/4). Pertemuan ini dimaksudkan untuk memperkuat kerja sama bilateral antara BPK dan National Audit Office of Tanzania (NAOT).
BPK memperoleh penghargaan Special Recognition Awards for Collaboration on Improving Audit and Financial Management Performance of ADB-financed Projects Tahun 2023. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan keputusan manajemen Asian Development Bank (ADB) dan disampaikan dalam acara Wrap Up Meeting ADB Country Portfolio Review Mission 2024 di Jakarta, pada Kamis (28/04).
Sebagai rangkaian kegiatan awal pemeriksaan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 unaudited dari pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di kantor pusat BPK, Kamis (28/3).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih menjadi pemeriksa eksternal pada organisasi upaya kawasan segitiga terumbu karang untuk terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangan atau Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) untuk periode keuangan yang dimulai 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023.
Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal organisasi internasional Persatuan Antar Parlemen atau Inter Parliamentary Union (IPU) Martin Chungong dan internal auditor IPU Hugo Carneiro secara daring, Rabu (13/3). Pertemuan ini dilakukan dalam rangkaian penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan IPU tahun 2023.
Wakil Ketua BPK Hendra Susanto melakukan courtesy meeting dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Oganization atau IMO) Arsenio Dominguez di kantor pusat IMO London, Inggris, Rabu (6/3). Pertemuan ini merupakan bagian dari kegiatan supervisi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kinerja atas IMO tahun 2023.
Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) selama tahun 2022 sampai dengan semester I tahun 2023, kepada Kepala Basarnas Marsekal Madya Kusworo, di Jakarta, Kamis (22/2).
Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan sejumlah pesan kepada taruna dan taruni Akademi Angkatan Laut (AAL), salah satunya agar mereka senantiasa meningkatkan potensi diri khususnya dalam kepemimpinan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan mandat konstitusinya yaitu melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, salah satunya adalah pemeriksaan atas laporan keuangan (LK).
Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Daniel Lumban Tobing mengatakan pemeriksaan ini difokuskan pada area yang dinilai berisiko cukup tinggi dan berdampak pada penyajian laporan keuangan tahun 2023.
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Pius Lustrilanang mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2023, BPK akan menggunakan pendekatan audit berbasis risiko. Berdasarkan pendekatan tersebut maka pemeriksaan akan difokuskan pada area-area yang berisiko, yang termasuk di dalamnya adanya risiko kecurangan.
Pentingnya laporan keuangan (LK) yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh para penggunanya merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Pertanggungjawaban keuangan negara yang berkualitas dan komprehensif, termasuk evaluasi atas capaian kinerja pemerintah, sangat diharapkan oleh para pemangku kepentingan.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun mengapresiasi pimpinan dan seluruh jajaran Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS,) karena telah menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan (LK) tahun 2023 unaudited kepada BPK tepat waktu.
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Pius Lustrilanang menyerahkan surat tugas pemeriksaan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai tanda dimulainya pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2023, di kantor pusat BPK, Jakarta, Jumat (2/2).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terinci atas laporan keuangan Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun anggaran 2023 pada Unit Organisasi (UO) TNI AD pada tanggal 22 Januari s.d. 17 Mei 2024. Sebagai informasi, anggaran belanja UO TNI AD tahun 2023 adalah sebesar Rp54,39 triliun, dengan realisasi sebesar Rp53,68 triliun atau 98,71% dari total anggaran.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Penghitungan Kerugian Negara (PKN) di kantor Kejaksaan Agung, Kamis (2/1). LHP tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua BPK Hendra Susanto, kepada Jaksa Agung ST. Burhanuddin.