Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo menegaskan, hasil pemeriksaan BPK terhadap rencana pembelian saham Newmont merupakan amanat konstitusi seperti termaktub dalam Pasal 23E Ayat 1 UUD 1945. Karena itu, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK memiliki kekuatan hukum yang mengikat. “Bahkan, juga memberikan kewajiban bagi pemerintah untuk menindaklanjuti LHP tersebut.”

BPK beranggapan, pembelian saham divestasi Newmont oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan penyertaan modal pemerintah pada perusahaan swasta tertutup. “Bukan merupakan investasi jangka panjang non-permanen,” tegas Hadi.

Menurut Hadi, istilah investasi jangka panjang nonpermanen hanya terdapat dalam standar akuntansi pemerintah (SAP), yakni pengelompokan aset dalam proses akuntansi dan bukan substansi serta status hukum investasi. Atas dasar itu, ia menganggap tidak tepat pendapat Menteri Keuangan bahwa pembelian saham itu merupakan kewenangannya.

Kewenangan Menkeu sebagai bendahara umum negara dalam investasi pemerintah, ujar Hadi, sebatas menempatkan uang di bank. Jika permohonan Menkeu dikabulkan MK, ungkapnya, ini berpotensi melanggar konstitusi terkait hasil pemeriksaan BPK. Ini juga akan membuat ketidakpastian hukum atas pemeriksaan BPK dan LHP BPK rentan digugat pelaku tindak pidana korupsi. “Ini yang akan terjadi jika MK mengabulkan permohonan pemohon.”

Kendati demikian, Hadi mengatakan, BPK tidak pernah melarang pemerintah untuk membeli tujuh persen saham divestasi Newmont asalkan itu dilakukan melalui ketentuan yang berlaku.Pihak termohon I yang berasal dari DPR, Nusron Wahid, juga bersikukuh bahwa pembelian saham Newmont harus melalui persetujuan DPR.

Namun, anggota DPR ini menyatakan, jika pemerintah tidak mengakuinya, itu hak pemerintah. “Tapi, sejatinya konstitusi negara telah memberikan bahwa hasil pemeriksaan BPK wajib dilaksanakan pemerintah.”

Nusron berpandangan, invetasi langsung termasuk penyertaan modal. Kegiatan tersebut haruslah mendapatkan persetujuan DPR. Apalagi di dalam sales purchase agreement (SPA) juga tertera pernyataan transfer ownership. Sehingga, pemerintah mempunyai kepemilikan aset di Newmont yang ditandai dengan adanya izin dari Kementerian ESDM, BKPM, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Sementara, Menkeu Agus Martowardojo tetap pada pendiriannya. Menurut dia, pembelian saham Newmont tidak perlu izin DPR. Alasannya, pembelian ini merupakan investasi jangka panjang dan sesuai UU Perbendaharaan Negara. Ia berharap, MK memutuskan perbedaan pendapat soal divestasi ini. “Ini juga agar proses pembelian saham Newmont mendapatkan kepastian hukum,” ujarnya.

Republika

Lebih jauh kata Eko, aturan pembatasan perjalan dinas PNS masih dicari formulanya. Saat ini ada beberapa pemikiran antara lain pembatasan dengan jumlah hari misalnya seorang PNS hanya melakukan perjalanan dinas berapa hari dalam setahun. “Sedang kita hitung pakai apa, ada yang pakai prosentase ada yang pakai angka. Ini yang sedang dipikirkan apakah yang dikurangi frekeunsi, atau jumlah orang yang berjalan, atau jumlah orang yang boleh berjalan,” jelasnya.

Guru Besar FISIP UI ini menambahkan aturan itu masih digodok, sehingga belum ada kaidah yang ideal bisa dijadikan acuan soal perjalanan dinas PNS. Namun dalam jangka panjang, pihaknya akan terus menata birokrasi dan lembaga, sehingga biaya perjalanan dinas bisa dikurangi. “Belum ada kajian berapa yang ideal. Ini masih dipikirkan, akan keluar regulasi baru, akan ada perpres, soal pengaturan perjalanan dinas, kita akan koordinasi dengan kemenkeu,” terangnya

Dikatakan Eko, dalam periode 2010 ke 2011 saja terjadi lonjakan anggaran dinas hingga 44% di pemerintah pusat dan daerah. Ini belum dilihat dari perkembangan anggaran dinas tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Eko, membengkaknya anggaran perjalanan dinas dari tahun ke tahun maka diperlukan ada semacam strategi khsusus yang disusun untuk mengaturnya. “Dari data yang ada tahun 2010 anggaran perjalanan dinas pusat dan daerah sebesar Rp 12,5 triliun, kemudian tahun 2011 menjadi Rp 18 triliun, tahun 2012 ini kila belum tahu berapa anggarannya,” ucapnya

Eko menegaskan saat ini jumlah anggaran perjalan dinas dengan seluruh anggaran untuk aparatur negara termasuk gaji PNS pusat dan daerah sudah sangat berlebihan. “Kalau dari Rp 182 triliun untuk belanja aparatur negara, jadi Rp 18 triliun perjalanan dinas itu sudah 10%, itu suda banyak, seharusnya kalau 5% sudah cukup,” paparnya.

Sementara itu, oleh Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yuna Farhan mengatakan jumlah anggaran perjalanan dinas PNS temyata terus meningkat dan di tahun ini mencapai Rp 23 triliun. “Catatan kita, perjalanan dinas ini sudah menjadi bancakan birokrasi. Kalau kita lihat, tren anggaran perjalanan dinas terus meningkat tiap tahun,” tandasnya.

Yuna menambahkan anggaran perjalanan dinas di 2009 mencapai Rp 2,9 triliun namun realisasinya mencapai Rp 15,2 triliun,” tegasnya. Kemudian di 2010, anggaran perjalanan dinas PNS mencapai Rp 16,2 triliun, namun realisasinya men-. capai Rp 19,5 triliun. Di 2011. anggaran perjalanan dinas mencapai Rp 24,5 triliun, dan di 2012 Rp 23 triliun, namun bisa bengkak dari alokasi awal. “Sejak 2011 anggaran perjalanan dinas di APBN tidak diuraikan lagi atau ditutup-tutupi,” tukasnya.

Dikatakan Yuna, anggaran perjalanan dinas ini selalu ditemukan adanya laporan penyimpangan. Seperti di 2009, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan anggaran dinas Rp 73,5 miliar di 35 kementerian/lembaga (K/L). Lalu di 2010 ada penyimpangan anggaran perjalanan dinas Rp 89,5 miliar di 44 K/L. “Namun dari temuan ini tidak ada efek jera yang timbul. Karena PNS yang ketahuan korupsi perjalanan dinas cuma ditegur dan disuruh mengembalikan uangnya,” pungkasnya.

Harian Ekonomi Neraca

“Kepolisian seharusnya proaktif mengusut kasus ini,” kata Hasan di Jakarta, Kamis (3/5). Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengakui, salah satu biaya birokrasi yang menyita anggaran negara adalah perjalanan dinas. Bukan rahasia lagi kalau pegawai negeri sipil (PNS) yang berdinas keluar kota akan dititipi surat pertanggungjawaban (SPJ) dinas dari temannya yang sebenarnya tidak bertugas.

Menurut Hasan, korupsi biaya perjalanan dinas kerap terjadi di instansi pemerintah. Modusnya, antara lain, dalam laporan perjalanan dinas, bukti yang dilampirkan adalah tiket maskapai Garuda Indonesia, yang adalah pesawat standar perjalanan dinas PNS. Padahal, realisasinya, mereka memakai maskapai dengan harga tiket yang lebih murah.

Dalam melakukan korupsi ini, PNS biasanya bekerja sama dengan oknum biro perjalanan untuk menerbitkan tiket pesawat bodong. “Jika tidak ada yang menerbitkan tiket palsu, PNS tentu sulit memanipulasi biaya pesawat,” kata Hasan. Manipulasi juga terjadi pada sewa hotel dan jumlah PNS yang berdinas. PNS yang pergi hanya 10 orang, tetapi dilaporkan 15 orang.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menuturkan, modus pemalsuan tiket dan menambah jumlah PNS yang berdinas luar kota biasanya ditemukan dalam audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila perjalanan dinas fiktif, atau hanya titip SPJ kepada rekannya, PNS itu harus mengembalikan uang dinas.

Selain itu, menurut Gamawan, penggantian biaya perjalanan dinas tidak lagi diberikan secara lump sum (jumlah keseluruhan), tetapi sesuai ongkos yang dikeluarkan. “Dahulu karena diberikan lump sum, meski biaya yang diberi untuk kelas bisnis, tiket yang dibeli kelas ekonomi. Kelebihannya diambil sebagai keuntungan PNS,” katanya.

Hasan menambahkan, BPK tidak melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada biaya perjalanan dinas. “Laporan BPK soal perjalanan dinas langsung masuk dalam audit kementerian,” katanya. Mengenai total manipulasi perjalanan dinas di instansi pemerintah, ia mengatakan, tidak memiliki angkanya.

Secara terpisah, sejumlah PNS di kementerian di Jakarta mengakui, banyak celah yang bisa dilakukan untuk mengakali pertanggungjawaban dinas luar kota. Selain dari tiket pesawat, mereka juga bisa mendapat boarding pass Garuda Indonesia dari biro perjalanan tertentu. Namun, diakui BPK kini bisa mendeteksi tiket dan boarding pass bodong itu.

Item lain yang bisa direkayasa adalah tagihan hotel. PNS juga bisa mendapatkan tagihan hotel palsu. Selain itu, mereka juga bisa memperlama waktu dinas luar kota.

Kompas

Keterangan Ahli BPK:

• Keterangan Ahli (Siswo Sujanto)
• Keterangan Ahli (Prof. Muchsan)
• Keterangan Ahli (Prof. Frans Liamhelu)
• Keterangan Ahli (Prof. O.C. Kaligis)
• Keterangan Ahli (DR. Revrisond Baswir)
• Keterangan Ahli (DR. Ni’matul Huda)
• Keterangan Ahli (Bagir Manan)

Terkait dengan penandatanganan nota kesepahaman, hal ini merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan sinergi antara BPK RI dengan para pemangku kepentingan, termasuk diantaranya dengan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK RI mendapat kewenangan meminta data/dokumen kepada pihak yang diperiksa (auditee) dan/atau pihak lain yang terkait. Untuk mempermudah perolehan data/dokumen, BPK RI memprakarsai pembentukan pusat data dengan auditee melalui strategi link and match.

Melalui nota kesepahaman ini, selanjutnya akan dibentuk pusat data BPK RI dengan menggabungkan data elektronik     BPK RI (E-BPK) dengan data elektronik auditee (E-Auditee). Melalui pusat data tersebut, BPK RI dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan, dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan cara ini, monitoring keuangan negara akan semakin kuat dan pemeriksaan BPK RI akan semakin efisien dan efektif. Konsep seperti ini, disebut dengan BPK Sinergi. Dalam sinergi data tersebut, BPK akan menjalin kerja sama pembentukan pusat data BPK secara elektronik dengan auditee yang selanjutnya disebut dengan Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI).

BPK RI mengharapkan melalui BPK Sinergi tersebut akan memberikan manfaat yaitu: 1) mengurangi KKN secara sistemik;  2) mendukung optimalisasi penerimaan negara; 3) mendukung efisiensi dan efektifitas pengeluaran negara. Apabila insiatif BPK tersebut dapat direalisasikan maka optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara akan lebih cepat terwujud, sehingga diharapkan dapat dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf a dan b UU No. 15 Tahun 2004, dan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2006, BPK RI memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa tanpa nota kesepahaman bersama ini BPK RI tetap berwenang untuk mengakses data pemerintah daerah yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nota kesepahaman ini lebih mengatur tata cara akses data terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Melalui nota kesepahaman ini, BPK RI berharap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat lebih optimal sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk mendorong terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelumnya BPK RI telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan lembaga perwakilan, lembaga negara, kementerian negara/lembaga, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah, termasuk dengan Supreme Audit Institution negara lain (BPK Luar Negeri).

Dengan penandatanganan nota kesepahaman pada hari ini (30/4), BPK RI telah menandatangani 1.106 nota kesepahaman dengan rincian seperti tabel di samping, termasuk di antaranya 574 nota kesepahaman tentang pengembangan dan pengelolaan informasi untuk akses data.

Biro Humas dan Luar Negeri

An agreement signed by Head of Regional Office of BPK RI Lampung province, Novy G.A. Pelenkahu, Governer of Lampung  Sjachroedin ZP together with 14 other regional. Head of Regional Hospital (RSUD) A.Moeloek, Water Company (PDAM) Way Rilau, Bank of Lampung and Bank of Pasar Lampung.

The signing of a Memorandum of Understanding  (MoU) witnessed by The Chairman of the Audit Board of the Republic of Indonesia, Hadi Poernomo, Board Member V, Sapto Amal Damandari, speakers of the local parliament, Leaders of Lampung government provincial agencies, as well as officials from the Audit Board of the Republic of Indonesia.

On the same occasion, Chairman of BPK emphasized that number of entity are increased. This condition not only requires the use of technology systems and proper management of state finances, but also the systems and technology audit by BPK. BPK initiated the establishment of synergies with the entity via data link & match strategy.

“In this synergy, BPK will establish cooperation with entity to develop BPK’s electronic data center which called National Information System Synergy (SNSI). The Chairman of the Audit Board of the Republic of Indonesia pointed out, the use of information technology advances will make the audit faster, broader coverage, more efficient, and audit reports completed more quickly.

Meanwhile, the Governor of Lampung expressed support for its efforts in improving the management and financial responsibility in the area through this synergy. In general, the local government of Lampung province will continue to improve good financial governance and to support the creation of effectiveness and efficiency of spending state / region,”said Sjachroedin ZP.

Earlier, Head of Regional Office of BPK RI Lampung province reported readiness of local governments to manage the state finances more transparent and accountable through the use of information technology, and readiness to support the e-audit in the context of this synergy. This MoU regulates the cooperation on relation between the information system development and management in accessing data audit on management and accountability of state finance. In other words, these MoU covers only how to access the data.

Access the data in the investigation and management of state financial responsibility is a strategic move in framework of realizing synergies between the BPK to the entity being audited. With the signing of a MoU with local governments in the region of Lampung, the BPK has signed 1106 MoU, including the 574 MoU on the development and management of information to access the data. Of these 574, there is 345 MoU with the provincial/ district/city and four enterprises.

Sidang di MK diajukan oleh Pemohon yang berpendapat bahwa DPR dan BPK telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan kewenangan konstitusional Pemohon. Pemohon berpendapat bahwa pembelian 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) Tahun 2010 oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk dan atas nama Pemerintah RI dilakukan dalam keadaan normal dan bukan dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional sehingga tidak perlu persetujuan DPR dan tidak tunduk pada ketentuan Pasal 24 ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2003.

Berdasarkan permintaan DPR melalui surat Nomor: PW.01/5188/DPR RI/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 perihal Penyampaian Permintaan Komisi XI tentang Audit BPK dengan Tujuan Tertentu Selama 1 (satu) Bulan, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas proses pembelian 7% saham PT NNT tahun 2010 oleh PIP untuk dan atas nama pemerintah RI, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004. Sedangkan pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2004, Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2004, Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 dan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2006. Hasil pelaksanaan pemeriksaan tersebut, BPK memberikan pendapat bahwa pembelian 7% saham divestasi PT NNT (perusahaan tertutup) tahun 2010 merupakan kegiatan pemisahan keuangan negara dari APBN ke swasta yang harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu.

Pemeriksaan BPK atas proses pembelian 7% saham PT NNT (perusahaan tertutup) tahun 2010 oleh PIP untuk dan atas nama Pemerintah RI dilaksanakan secara independen dan profesional sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Metodologi Pemeriksaan. Sesuai dengan Metodologi Pemeriksaan, BPK menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses pembelian saham PT NNT (perusahaan tertutup). Selanjutnya BPK membandingkan/menguji pelaksanaan pembelian saham PT NNT (perusahaan tertutup) tersebut dengan hasil penelaahan atas peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, diketahui bahwa ketentuan Pasal 24 UU Nomor 17 Tahun 2003 antara lain mengatur hubungan antara Pemerintah dengan perusahaan negara, daerah, dan swasta. Pasal tersebut pada prinsipnya mengatur bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal pada perusahaan negara dan daerah setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan DPR. Sementara pada swasta, pemberian pinjaman/penyertaan modal pada perusahaan swasta hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, setelah memperoleh persetujuan DPR. Dilihat dari hubungan tersebut, maka penyertaan modal pada perusahaan negara/daerah baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan tertentu harus memperoleh persetujuan DPR/DPRD.

Secara prinsip, Pemerintah tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap perusahaan swasta. Oleh sebab itu, Pemerintah tidak berkewajiban memberikan pinjaman/menyertakan modal pada perusahaan-perusahaan swasta. Namun demikian bila ternyata kondisi yang terjadi akan mengancam perekonomian nasional, Pemerintah tentunya berkepentingan melakukan penyelamatan perekonomian tersebut dengan cara memberikan pinjaman ataupun menyertakan modal kepada perusahaan-perusahaan swasta dimaksud. Keputusan seperti ini bukanlah semata-mata merupakan keputusan eksekutif, akan tetapi harus melibatkan seluruh rakyat melalui persetujuan para wakilnya di lembaga legislatif.

Menurut keterangan ahli, Prof. Dr. Bagir Manan menyatakan bahwa wewenang BPK memberi pendapat sebagaimana diatur UU Nomor 15 Tahun 2006, Pasal 11 huruf a adalah wewenang BPK yang tidak dibagi dengan Presiden. Karena semata-mata sebagai wewenang eksklusif BPK yang tidak dibagi dengan pihak lain, termasuk dengan Presiden (Pemerintah), maka Presiden (Pemerintah) tidak mempunyai wewenang memberikan pendapat sebagaimana dimaksud  UU Nomor 15 Tahun 2006, Pasal 11 huruf a. Dengan demikian tidak mungkin ada sengketa wewenang antara BPK dengan Presiden (Pemerintah). BPK dapat menyampaikan pendapat antara lain kepada DPR sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2006, Pasal 11 huruf a. BPK dapat memberi segala macam pendapat, sepanjang menyangkut pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (Penjelasan UU Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 11 huruf a).

Berdasarkan pendapat para ahli dari Termohon II (Prof. Dr. Frans Limahelu, SH, Prof. Dr. Muchsan, SH, Drs. Siswo Sujanto, DEA, Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, Dr. Revisond Baswir, Dr. Ni’matul Huda, Dr. Irmanputra Sidin, dan  Prof. Dr. Bagir Manan, SH) disimpulkan bahwa : (1) pembelian 7 persen saham PT NNT oleh PIP tidak dapat digolongkan lain kecuali sebagai investasi langsung atau penyertaan modal, sehingga harus dibahas dan disetujui terlebih dahulu oleh DPR sebelum dilaksanakan; (2) Pemeriksaan BPK terhadap proses pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 oleh Pusat Investasi Pemerintah atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK sebagai bentuk dari kewajiban konstitusinalnya sehingga tidak ada unsur melampaui wewenang, maupun sebagai tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang.

BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI

Format PDF

Hal ini diungkapkan mantan Sekretaris Menteri Kementerian BUMN Said Didu saat memberi keterangan sebagai saksi ahli dalam sidang Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara (SKLN) yang dimohonkan oleh Presiden dengan DPR dan BPK terkait pembelian 7% saham Newmont di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, kemarin.

Berdasarkan pengalaman sebagai Sesmen BUMN, kata Said, pembelian saham oleh BUMN selalu diawali dengan kajian bisnis, termasuk mengenai sumber pembiayaannya. “Biasanya dua, satu dari pemerintah langsung dan kedua dari BUMN sendiri. Apabila dari BUMN sendiri, maka itu cukup disetujui oleh RUPS dalam hal ini menteri BUMN. Apabila dari pemerintah, maka itu harus persetujuanDPR,” papar Didu.

Terlepas dari itu, Said juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan bisa mengatur perusahaan jika hanya memiliki saham minoritas. “Kami punya pengalaman tersendiri tentang kepemilikan saham di Freeport 9% dan Indosat 15%. Pemilik saham minoritas, pengalaman saya, tidak pernah punya hak kewenangan apa pun untuk ambil keputusan strategis,”ungkapnya.

Karena kepemilikan saham minoritas tidak bisa memengaruhi kebijakan strategis. Lanjut Said, pemerintah sebaiknya mengeluarkan kebijakan strategis melalui regulator untuk memengaruhi keputusan perusahaan. “Bukan melalui kepemilikan,” cetusnya.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi berharap sisa saham divestasi Newmont sebesar 7% bisa dimiliki oleh daerah. Dengan begitu, pemerintah daerah akan lebih memiliki daya tawar yang tinggi dan mempunyai kesempatan untuk memengaruhi keputusan perusahaan demi memajukan daerah. Saat ini daerah bekerja sama dengan swasta telah menguasai 24% saham Newmont.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan,keputusan pemerintah membeli saham Newmont adalah untuk menata ulang investasi strategis di sektor pertambangan. “Ini satu awal untuk menata investasi di bidang strategis, salah satunya di bidang pertambangan. Ini lebih untuk menata ulang investasi,” kata Menkeu.

Harian Seputar Indonesia