Tugas dan Wewenang :
melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua;
melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK;
melaksanakan hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri;
memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif; dan
melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua
Objek Tugas dan Wewenang
Pelaksana BPK dan para pemangku kepentingan
Tugas dan Wewenang :
melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua;
melaksanakan proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan;
memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif; dan
melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.
Objek Tugas dan Wewenang
Pelaksana BPK dan para pemangku kepentingan
Tugas dan Wewenang :
melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.
Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Tugas dan Wewenang :
melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.
Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut

Tugas dan Wewenang :
melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.
MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPA, Kemenpora, Kemenristekdikti, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpusnas RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Tugas dan Wewenang :
melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.
Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PUPR, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Tugas dan Wewenang :
melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah;
memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.
Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Tugas dan Wewenang :
melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah;
memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif
Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Tugas dan Wewenang :
melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah:
memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif
Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.