BPK adalah “KPK Yang Lain”
Informasi Asimetris terjadi selama ini tatkala banyak keberhasilan penindakan oleh KPK dianggap sebagai hasil kerja KPK semata. Padahal banyak temuan besar BPK yang menjadi bahan bagi KPK untuk menjalankan tugasnya. Contohnya, temuan ribuan rekening liar pemerintah pusat dan daerah bernilai puluhan trilyun rupiah, ataupun grand corruption dalam cost recovery migas, pertambangan, korupsi Hambalang, Century, dan kasus E-KTP. Yang terakhir adalah temuan indikasi kerugian negara di Pelindo II yang nilainya 4,08 Triliun rupiah. Jika berkali-kali KPK berhasil menjebol gawang lawan, sebenarnya BPK-lah yang sering mengoper bola dengan cantik. Justru dalam kasus dugaan korupsi RS Sumber Waras, terjadi sebuah anomali dimana hasil pemeriksaan investigasi BPK ternyata tidak diindahkan oleh KPK.
Memang, dalam perang melawan korupsi KPK menjelma layaknya “pasukan para komando”. Lembaga anti rasuah ini memiliki kemampuan intelejen – penyadapan, penggalangan – membuka saluran pengaduan masyarakat dan menarik dukungan masyarakat sipil, serta upaya-upaya pencegahan – LHKPN, zona integritas, ataupun edukasi. “Grup pasukan elit” KPK yang kecil namun lincah diperlengkapi “alutsista” ampuh berupa payung hukum Operasi Tangkap Tangan (OTT), kewenangan mengakses data dan informasi perbankan, perpajakan, dan tidak boleh menghentikan penyelidikan (SP3). Hasil sementara peperangan melawan korupsi saat ini melalui Indeks Persepsi Korupsi menunjukkan terdapat kenaikan 2 poin peringkat Indonesia (19 peringkat) dibandingkan tahun 2001 dengan skor 36 pada tahun 2015.
oleh: Nico Andrianto / seruji.co.id