BPK dan Kepolisian Republik Indonesia Lakukan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia melakukan entry meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kepolisian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018. Kegiatan berlangsung di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, pada Senin (4/2). Acara dihadiri oleh Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono Sukmanto, Auditor Utama Keuangan Negara I, Heru Kresna Reza, berserta jajaran pejabat di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.
Dalam sambutannya Anggota I BPK mengatakan pemeriksaan yang akan dilakukan BPK adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini secara rutin dilakukan setiap tahun dan bertujuan untuk memberikan opini. Opini adalah pendapat profesional pemeriksa atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria atas pemberian opini tersebut adalah kesesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah, pengungkapan yang memadai, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sasaran pemeriksaan yang akan dilakukan adalah pengujian dan penilaian atas efektivitas Sistem Pengedalian Intern atas transaksi dan penyajian saldo akun, pengujian subtantif atas transaksi saldo akun, tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kepolisian Republik Indonesia menggunakan pendekatan pemeriksaan berbasis resiko (risk based audit). Dengan pendekatan itu maka BPK menetapkan sampel pemeriksaan baik untuk obyeknya maupun lokasinya. Berdasarkan pendekatan tersebut pemeriksa akan melakukan penilaian dan pengujian secara mendalam pada transaksi yang beresiko tinggi, seperti transaksi belanja barang dan jasa serta belanja modal.
“Saya berharap dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat terjalin komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik khususnya dalam penyampaian dokumen-dokumen pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dibutuhkan, sehingga pada gilirannya pemeriksaan laporan keuangan pada tahun ini dapat berjalan dengan lancar” tegas Anggota I BPK.