BPK Menempatkan Diri Sebagai Mitra Transparansi BUMN
Anggota VII BPK, Achsanul Qosasi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu atas PT. Pelni dan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Company (ITDC), pada hari Senin (8/8/2016) di Kantor Pusat BPK RI.
Pada Penyerahan LHP tersebut, Anggota VII BPK didampingi Auditor Utama Keuangan Negara VII, Abdul Latief, menyerahkan secara langsung LHP kepada Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), Elfien Goentoro dan Ditektur Utama PT. ITDC Abdulbar M. Mansoer.
Dalam sambutannya Anggota VII BPK, BPK mengharapkan rekomendasi yang diberikan oleh BPK dapat ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya, dan BPK membuka diri apabila diperlukan forum diskusi antara BUMN dengan pihak BPK. “BPK hadir untuk memperbaiki kinerja BUMN”, tegas Anggota VII. Apabila ada hal-hal yang tidak patut untuk dilakukan BPK pasti tahu dan temukan, oleh karena itu harus menghilangkan rasa ingin mencoba untuk berbuat yang tidak baik dan terus fokus ke depan. Apabila ada yang belum jelas atas temuan BPK dapat didiskusikan dengan BPK.
Harus diakui saat ini ada perbaikan yang signifikan atas kinerja BUMN. Hampir seluruh kegiatan presiden 
terkait Nawacita dijalankan oleh BUMN, hal ini menjadi ujung tombak untuk melakukan ground breaking. Hampir seluruh ground breaking yang dilakukan oleh presiden dalam dua tahun terakhir ini adalah ground breaking yang bersumber dari kerja BUMN. Oleh karena itu BPK harus ikut mengawal dengan cara yang positif, dengan cara BPK terus memberikan saran terhadap kegiatan-kegiatan, agar direksi nyaman dalam melakukan tugasnya. “Tempatkan BPK sebagai mitra transparansi mudah-mudahan kepentingan direksi BUMN dalam menjalankan Bussines Plan dapat tercapai”, tegas Anggota VII BPK.