BERITA UTAMA

Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agus Joko Pramono menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 12 laporan keuangan kementerian/lembaga dan 1 laporan keuangan BUN (Bendahara Umum Negara) Tahun Anggaran 2018, di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) II kepada pimpinan kementerian/lembaga dari entitas tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium Kantor Pusat BPK, pada Selasa (12/6) tersebut dilakukan sebagai kelanjutan penyerahan LHP atas LKPP Tahun 2018 kepada DPR, DPD, dan Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Anggota II BPK mengatakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap kementerian/lembaga di lingkungan AKN II yang meliputi 6 kementerian, 6 lembaga dan 1 Bendahara Umum Negara tahun 2018 seluruhnya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Saya sangat bangga kepada pemerintah sekarang, dimana dengan effort yang cukup, dengan usaha yang keras dan dengan komunikasi yang baik, sehingga dapat mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan tingkat profesionalisme yang cukup pula,” ungkapnya.

Anggota II BPK juga menyatakan, bahwa meskipun laporan keuangan kementerian/lembaga dan BUN tahun 2018 memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait sistem pengendalian intern, namun tidak menimbulkan dampak yang materiil terhadap angka di dalam laporan keuangan. Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK mengharapkan komitmen seluruh jajaran kementerian/lembaga untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Diharapkan pula kementerian/lembaga tidak mengulangi permasalahan yang sama. “Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama ini. Sehingga, pada pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 permasalahan-permasalahan yang sama tidak terjadi lagi,” pungkasnya.

​