BERITA UTAMA

Selasa, 16 Desember 2014, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) memberikan perhatian kepada pemeriksaan atas program dan kegiatan pembangunan yang rawan terjadi korupsi. Dalam hal ini, selain upaya penindakan dengan cara melaporkan hasil pemeriksaan yang berindikasi korupsi kepada aparat penegak hukum, BPK RI juga memberikan perhatian yang lebih besar kepada upaya pencegahan korupsi. Demikian disampaikan oleh Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis, dihadapan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada saat Rapat Kerja Pelaksana BPK RI Tahun 2014, di Kantor BPK RI, Jakarta.

Upaya pencegahan dilakukan dengan cara memeriksa Sistem Pengendalian Internal entitas, pemeriksaan atas Sistem Kendali Kecurangan (Fraud Control Sistem) dan meningkatkan kerjasama dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Dalam upaya penanggulangan korupsi, BPK RI akan melakukan koordinasi dan kerjasama penegak hukum dengan cara membuat kesepakatan dengan penegak hukum.

Kesepakatan tersebut antara lain mengenai permintaan perhitungan kerugian negara dan permintaan pemeriksaan investigatif. “Sejalan dengan itu, BPK RI juga terus mendorong pemerintah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dengan memperbaiki kualitas laporan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif serta mendalami permasalahan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti pendidikan kesehatan dan lingkungan hidup,” ungkap Ketua BPK RI.

Dihadapan Wakil Ketua BPK RI, para Anggota BPK RI, Menteri, dan peserta raker, Ketua BPK RI juga mengatakan kedepan melalui rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemberian pendapat, BPK RI akan memberikan perhatian yang lebih besar kepada upaya-upaya untuk membantu masyarakat dan pemerintah serta pengambil keputusan yang lain untuk memilih alternatif masa depan yang lebih mensejahterakan rakyat.

“Walau saat ini banyak instansi yang memperoleh opini WTP, namun tidak selalu diikuti oleh semakin meningkatnya kemakmuran rakyat. Opini WTP tidak berkorelasi secara langsung dengan peningkatan kemakmuran rakyat, oleh karena itu penilaian keberhasilan satu entitas tidak hanya dilihat dari perolehan opini laporan keuangannya namun juga harus dilihat dari keberhasilan pelaksanaan program pembangunannya,” jelas Ketua BPK RI.

Memperhatikan permasalahan tersebut, kedepan selain melakukan pemeriksaan keuangan, BPK RI akan memberikan prioritas pada pemeriksaan atas program-program yang memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. BPK RI juga akan mengevaluasi apakah penganggaran yang dibuat oleh instansi pemerintah benar benar sudah mengarah pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara lebih detail, BPK RI akan memprioritaskan pemeriksaan kinerja atas program-program yang bisa menekan tingkat kemiskinan, menekan angka pengangguran, mengurangi angka kesenjangan pendapatan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia yang meliputi kesehatan pendidikan dan peningkatan daya beli masyarakat.

Selain itu, BPK RI juga akan mengambil peran membantu pemerintah untuk mengawal dan memastikan pengelolaan kemaritiman atas entitas pemerintah untuk selalu patuh pada aturan ekonomis, efisien efektif, serta memberikan manfaat pada rakyat. BPK RI juga akan mengajak lembaga audit di seluruh dunia untuk mengawal kemaritiman nasional, regional, dan global sesuai dengan perannya sebagai lembaga audit.

Sementara itu, Presiden Republik Indonesia pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa setiap temuan BPK RI harus segera dan secepatnya untuk ditindaklanjuti, karena betapa pentingnya dalam sebuah program/proyek perlu manajemen kontrol, dan itu dilakukan oleh BPK RI.

“Kepada seluruh manajemen negara ini, seluruh lembaga tinggi negara yang ada, agar semuanya dapat bekerja sebaik-baiknya dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia,” harap Presiden.

Dengan bertemunya BPK RI dan Presiden secara langsung menunjukan kesungguhan komitmen Presiden di masa awal pemerintahan baru untuk bekerjasama dengan BPK RI dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.