BPK RI Dukung ASEANSAI Wujudkan Kemakmuran Rakyat
Jakarta, Senin (2 April 2018) –Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan memfasilitasi pelaksanaan semua kegiatan ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI), serta menjembatani kerjasama antara ASEANSAI dengan stakeholders dan lembaga donor. BPK RI juga mendukung negara-negara ASEAN dalam meningkatkan peran perangkat pemerintahan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
Hal ini dinyatakan oleh Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, dalam peresmian ASEANSAI Secretariat Office, pada hari ini (2/4), di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta. Kegiatan ini juga dihadiri oleh President of State Audit Organization of Lao PDR, Dr. Viengthong Siphandone, para Ketua lembaga pemeriksa anggota ASEANSAI, serta Pimpinan BPK RI.
Peresmian Sekretariat ASEANSAI dilatarbelakangi oleh penetapan BPK RI sebagai Sekretariat ASEANSAI periode 2018-2023 pada ASEANSAI Summit ke-4 yang berlangsung di Laos, November 2017. Sebagai wujud komitmen BPK RI menjalankan amanat tersebut, maka BPK RI membangun ASEANSAI Secretariat Office yang berlokasi di Lantai 1 Kantor Pusat BPK RI, Jl. Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat.
Penetapan BPK RI sebagai Sekretariat ASEANSAI ini mendorong peran BPK RI sebagai motor penggerak (driving force) kegiatan ASEANSAI sehingga semakin esensial. Keberadaan Sekretariat ASEANSAI juga penting untuk mendukung BPK RI menjalankan perannya.
Pada hari yang sama, ASEANSAI menyelenggarakan Seminar on Sustainable Development Goals (SDGs) di Jakarta. Tujuan seminar ini adalah untuk meningkatkan awareness pada Pimpinan lembaga pemeriksa (SAI) atas pentingnya SDGs dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan anti korupsi. Seminar ini dibuka oleh Ketua BPK RI dan menghadirkan narasumber Anggota BPK RI, Wakil Menteri Luar Negeri RI (keynote speaker), Menteri Bappenas, Direktur SDGs Centre-UNPAD, Universitas Brawijaya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Wakil Ketua Jabatan Audit Negara Malaysia.
Ketua BPK RI menegaskan bahwa pemeriksa berperan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Lembaga pemeriksa memiliki fungsi untuk membantu dalam perencanaan dan implementasinya. “Sebagai lembaga pemeriksa, kita perlu merekomendasikan implementasi dari 17 tujuan SDGs. Pada masing-masing tujuan tersebut, kita harus menghubungkan dampak suatu proyek dengan pendekatan pemerintah dan masyarakat, seperti dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam tahap perencanaan, agar dalam tahapan implementasi dapat terus berkesinambungan.”
Biro Humas dan Kerja Sama Internasional