BERITA UTAMA

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) periode 14 November s.d. 31 Desember 2012 dan periode yang berakhir 31 Desember 2013. LHP tersebut diserahkan langsung kepada Kepala SKK Migas, Johanes Widjonarko oleh Anggota VII BPK RI, Bahrullah Akbar yang didampingi oleh Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK RI, Abdul Latief di Gedung Tower BPK RI, Jakarta, pada Selasa (8/7/2014).

Dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan SKK Migas Tahun 2012 dan Tahun 2013 tersebut, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut sama dengan opini yang diberikan BPK RI tahun sebelumnya selama 6 kali berturut-turt, yaitu tahun 2008 sampai dengan 2013. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota VII BPK RI dalam sambutannya dihadapan Pejabat SKK Migas dan para undangan yang hadir dalam penyerahan LHP atas Laporan Keuangan SKK Migas Tahun 2012 dan Tahun 2013.

Pada kesempatan tersebut, Anggota VII BPK RI juga menegaskan beberapa hal terkait temuan Sistem Pengendalian Intern. Temuan tersebut diantaranya, pemerintah belum menetapkan status pengelolaan keuangan dan mekanisme pendanaan SKK Migas melalui mekanisme APBN setelah pembubaran BP MIGAS oleh Mahkamah Konstitusi. Pengelolaan dan penatausahaan aset, pengelolaan kas dan bank, serta pengelolaan harta barang inventaris SKK Migas Tahun 2012 dan Tahun 2013 belum memadai dan belum disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain itu, hasil pemeriksaan BPK RI juga mengungkap hal-hal yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Terhadap hasil pemeriksaan tersebut, Anggota VII BPK RI berharap, SKK Migas dapat menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK RI. “Kami berharap, tidak ada masalah yang sama atau temuan berulang pada tahun berikutnya, serta kualitas pertanggungjawaban keuangan SKK Migas semakin meningkat,” tegas Anggota VII BPK RI.