BERITA UTAMA

BPK Sampaikan LHP atas LKPP Tahun 2018 dan IHPS II Tahun 2018 kepada DPR dan DPD

28 Mei 2019

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 kepada DPR RI. Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara kepada Ketua DPR, Bambang Soesatyo dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa (28/5).

Pemeriksaan atas LKPP dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap LKPP sebagai laporan keuangan konsolidasian dari 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Atas ke-87 laporan keuangan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 81 LKKL dan satu LKBUN, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan kepada empat LKKL, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) pada satu LKKL. “Berdasarkan hasil pemeriksaan atas 86 LKKL dan satu LKBUN Tahun 2018, BPK memberikan Opini WTP atas LKPP tahun 2018. Hal ini mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun 2018 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan”, ungkap Ketua BPK.

Permasalahan pelaporan pertanggungjawaban APBN tahun 2018 pada LKKL yang tidak memperoleh opini WTP meliputi permasalahan Kas dan Setara Kas, Belanja Dibayar Dimuka, Belanja Barang, Belanja Modal, Persediaan, Aset Tetap, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Tak Berwujud. Walaupun demikian, permasalahan tersebut secara keseluruhan tidak berdampak material pada kesesuaian LKPP tahun 2018 terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.

‚Äč

Pada hari yang sama, BPK juga menyerahkan LHP atas LKPP tahun 2018 dan IHPS II tahun 2018 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diterima langsung oleh Ketua DPD, Oesman Sapta Odang dalam Rapat Paripurna DPD di Gedung Nusantara V, Jakarta.

Hadir pula pada kesempatan ini Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar, Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna, dan Anggota V BPK, Isma Yatun.