BPK Selenggarakan Rapat Kerja Pelaksana BPK RI Tahun 2016
Dalam rangka menyusun konsep Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) dan Rencana Kegiatan Kesetjenan dan Penunjang (RKSP) Tahun 2017 serta Rencana Kerja Tahunan Tahun 2018, BPK RI menyelenggarakan Rapat Kerja Pelaksana BPK Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 15 – 16 September 2016, di Auditorium Kantor Pusat, BPK RI. Rapat Kerja kali ini mengusung tema “Penguatan Strategi Dalam Memeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Untuk Mencapai Tujuan Bernegara”.
Rapat Kerja ini dihadiri oleh Ketua BPK, Harry Azhar Azis, Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari, Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna, Anggota II BPK, Agus Joko Pramono, Anggota III BPK, Eddy Mulyadi Soepardi, Anggota V BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, Anggota VI BPK, Bahrullah Akbar, Anggota VII BPK, Ahsanul Qosasi, Sekjen BPK, Hendar Ristriawan serta para pejabat Eselon I dan II di lingkungan BPK RI.
Dalam Rapat kerja diantaranya membahas strategi dan koordinasi perencanaan kegiatan pemeriksaan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada termasuk pengaruh pemotongan anggaran BPK tahun 2017 dan juga sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya yang ada.
Melalui sambutannya, Ketua BPK mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan harus selaras dengan pencapaian visi BPK yaitu sebagai pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara melalui pemeriksaan yang bermanfaat dan berkualitas, untuk mewujudkan visi BPK tersebut dalam kegiatan pemeriksaan BPK harus terus melakukan peningkatan dan penguatan pemeriksaan keuangan yang saat ini sudah cukup baik. Pemeriksaan keuangan harus tetap ditingkatkan kualitasnya untuk memberikan assurance terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD serta keuangan BUMN /BUMD dan badan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu kegiatan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu harus direncanakan dengan fokus pada program-program prioritas pemerintah dalam RPJMN tahun 2015 – 2019 dan APBN atau APBD, serta rencana badan lainnya.
Pengurangan anggaran BPK tentunya akan mengganggu kinerja BPK, sehubungan dengan hal tersebut perlu difikirkan bersama-sama upaya meningkatkan kinerja dengan keterbatasan anggaran serta memperkuat kemandirian BPK dalam hal anggaran BPK kedepannya.