BERITA UTAMA

BPK Selenggarakan Rapat Kerja Pelaksana BPK RI Tahun 2017

30 Agustus 2017

BPK RI menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) Pelaksana BPK Tahun 2017 dalam rangka merumuskan strategi untuk mengoptimalkan implementasi renstra melalui beberapa pembahasan pemeriksaan, dan kegiatan strategis lainnya seperti budaya organisasi yang berintegritas, independen dan profesional, evaluasi atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan BPK, kegiatan best practices sharing, bussines continuity management, sinergi BPK dengan APIP serta bagaimana keterlibatan BPK dalam mendukung komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG’s. Rapat Kerja Pelaksana BPK Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 29 – 30 Agustus 2017, di Auditorium Kantor Pusat, BPK RI.

Raker kali ini mengusung tema “Penguatan komitmen pelaksana BPK dalam mendorong budaya organisasi yang berintegritas, independen dan profesional demi tercapainya pemeriksaan yang lebih berkualitas dan bermanfaat serta tata kelola organisasi yang lebih baik”.

Raker ini dihadiri oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, Anggota V BPK, Isma Yatun, Anggota VII BPK, Eddy Mulyadi Soepardi, Sekjen BPK, Hendar Ristriawan serta para pejabat Eselon I dan II di lingkungan BPK RI baik pusat maupun perwakilan.

Raker Pelaksana BPK Tahun 2017 ini merupakan wadah bagi penajaman bagi perencanaan kegiatan, baik kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan penunjang. Ada tiga kegiatan utama yang akan dibahas melaui Rapat Kerja ini yaitu evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada semester I tahun 2017, pematangan atas rencana kegiatan semester II Tahun 2017 dan tahun 2018 termasuk yang terkait dengan fokus pemeriksaan serta isu-isu strategis lainnya dan persiapan penyusunan rencana kerja tahunan tahun 2019. Kegiatan-kegiatan tersebut secara proporsional akan dibahas diupayakan menghasilkan arahan dan kesepakatan yang konstruktif serta memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dalam sambutan sekaligus membuka acara secara resmi Ketua BPK mengatakan salah satu prasyarat utama untuk dapat mewujudkan visi dan misi BPK adalah adanya komitmen yang kuat dan konsisten dari seluruh komponen BPK untuk bersama-sama bersinergi mengimplementasikan dan mengoperasionalisasikan secara profesional. Komitmen itu dari waktu ke waktu secara berkelanjutan harus selalu diperbaharui dan diperkuat.

Pada tahun 2018 pagu anggaran BPK ditetapkan sebesar 2,84 triliun yang mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan pagu anggaran tahun 2017. Kenaikan anggaran tersebut telah dialokasikan untuk beberapa kegiatan prioritas diantaranya untuk Auditorat Utama Investigasi, belanja gaji dan perluasan audit coverage. Raker Pelaksana Tahun 2017 ini diharapkan mampu merumuskan strategi pemeriksaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya yang dimiliki agar BPK dapat memenuhi mandat undang-undang dasar dan tuntutan para pemangku kepentingan.

Secara lebih khusus terkait dengan kegiatan pemeriksaan rancangan umum pemeriksaan tematik sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Renstra BPK, ternyata tidak mudah untuk dioperasionalisasikan, dengan mengingat bahwa kita sudah memasuki tahun kedua periode Renstra ini.

“Kita berharap dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang ada rancangan bussines case fokus pemeriksaan dapat mengoptimalkan peran dan kontribusi kita dalam mendorong peningkatan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara” pungkas Ketua BPK.

Program-program pembangunan nasional dan komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah dirancang pemerintah dengan menggunakan pendekatan tematik, holistic, integratif dan spasial juga harus dievaluasi dan dilakukan pemeriksaan untuk memberikan masukan, rekomendasi perbaikan agar tercapai sasarannya secara efisien dan efektif.

Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) telah menjadi komitmen dunia yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser kepada pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekomoni dan lingkungan hidup.

Dinamika perubahan yang cepat dalam lingkup nasional maupun internasional serta berbagai kesulitan dan tantangan dalam melaksanakan amanat tugas pemeriksaan keuangan negara harus dihadapi dan dikelola secara arif dan bijaksana tanpa meninggalkan ketegasan yang diperlukan.