BANNER SLIDE

BPK Soroti Efektivitas Penggunaan Anggaran

JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis yang baru dilantik pada Selasa (28/10) akan memfokuskan kinerjanya pada efektivitas penggunaan anggaran lembaga negara. Efektivitas itu akan diukur dari transparansi laporan keuangan, pengelolaan keuangan, dan aspirasi masyarakat.

Pengukuran efektivitas penggunaan anggaran akan masuk tiga program utama BPK dalam 100 hari kerja. Soal transparansi anggaran, Harry mengatakan bahwa laporan keuangan yang masuk ke DPR boleh diketahui masyarakat. Dari laporan itu, pihaknya akan mengecek efektivitas penggunaan anggaran.

"Saya sudah minta Litbang untuk mengkaji itu, kami akan kaitkan selama tiga tahun pengelolaan anggaran, berapa persen menurunkan kemiskinan," kata Harry saat ditemui seusai pelantikan di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Selasa (28/10).

Dalam laporan keuangan tersebut, Harry juga akan menyoroti pengelolaan yang bertanggung jawab. Indikatornya, kinerja penggunaan setiap rupiah uang negara dalam menciptakan lapangan kerja dan kemiskinan. "Kita nanti lihat setiap satu rupiah uang negara bisa menciptakan berapa lapangan kerja dan bisa mengurangi berapa persen kemiskinan," ujarnya.

Program lainnya, Harry mengatakan, pihaknya akan membuka keran aspirasi rakyat melalui.unit pengaduan masyarakat. Sehingga, jika ada anggota BPK yang menyimpang bisa dilaporkan. Di samping itu, pihaknya akan mengevaluasi pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebab, masih terdapat oknum yang korupsi di pemerintah daerah atau instansi yang mendapat opini WTP.

"Kami akan mencoba reklasifikasi sedemikian rupa, kemungkinan itu melalui reaudit atau preview," katanya.

Selain itu, Harry akan meminta Presiden Joko Widodo membicarakan soal pengelolaan keuangan negara. Pembahasan itu berkaitan dengan opini pengelolaan keuangan negara dengan audit finansial serta tentang audit kinerja yang akan diperkuat dengan standardisasi kinerja. Dua hal tersebut akan dikaitkan dengan indikator kemakmuran rakyat.

"Saya minta ke Pak Jokowi sediakan waktu untuk diskusi bagaimana sebaiknya pengelolaan keuangan negara," ujarnya.

Hingga saat ini, Harry menilai standar kinerja setiap lembaga negara maupun daerah belum memiliki kesatuan. Sehingga, standardisasi tersebut dinilai perlu dicarikan kesamaan ukuran. Standar pengelolaan keuangan diharapkan meningkatkan kesejahteraan rakyat. (c87 ed: nuraini)

Republika

Bagikan konten ini: