Dana Desa yang Dikelola dengan Baik, Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis mengatakan, perangkat desa dan pemerintah daerah harus menggunakan dan memanfaatkan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan. Ia meyakini, dana desa yang penggunaannya tepat sasaran akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta menurunkan angka kemiskinan.
"Perangkat desa dan pemerintah daerah harus mengelola dana desa dengan baik agar tepat sasaran, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan," ungkap Anggota BPK, dalam sosialisasi yang dilaksanakan di Mataram, Kamis (11/4/2019).
Pada kegiatan sosialisasi Peran, Tugas dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa itu, Harry Azhar Azis yang didapuk sebagai keynote speaker mengungkapkan, BPK akan senantiasa mendorong pemerintah daerah mengelola dana desa dengan baik agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Harry Azhar Azis mengatakan, pemeriksaan pengelolaan dana desa merupakan tugas yang diamanatkan Undang-undang kepada BPK. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar dapat dilaksanakan secara tepat waktu, ekonomis, efisien dan efektif.
Untuk diketahui, sosialisasi Peran, Tugas dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa tersebut secara rutin diselenggarakan oleh BPK. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para perangkat mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa agar dana desa dikelola secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Selain Anggota BPK, sosialisasi ini juga menghadirkan Anggota DPR RI, Wilgo Zainar sebagai keynote speaker, serta Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTB, Hery Purwanto sebagai narasumber. Kegiatan yang turut dihadiri Bupati Lombok Barat ini diikuti oleh para perangkat desa, camat, kepala desa, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Kabupaten Lombok Barat, serta para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK.