BERITA UTAMA

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) bekerjasama dengan Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia menyelenggarakan Professional Audit Forum dengan tema "Sharing Session : Program Reformasi Birokrasi" di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta, Kamis (22/2/2018). Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap bulan yang dilakukan untuk mewadahi para anggota IIA Indonesia dan komunitas internal audit Indonesia untuk memutakhirkan perkembangan baru pengetahuan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar hadir untuk memberikan pengarahan dan membuka acara secara resmi kegiatan ini yang diikuti sebanyak 200 peserta yang terdiri dari para pelaksana BPK, internal auditor kementerian/lembaga serta para anggota IIA Indonesia.

Dalam arahannya, Wakil Ketua BPK mengatakan apabila pemerintah itu diibaratkan suatu korporasi ini berarti ada fungsi yang harus dijalankan untuk mengelola koporasi ini, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan dan fungsi pengawasan. Internatal auditor dan eksternal auditor adalah bagian dari fungsi manajemen pengawasan, untuk mendorong agar korporasi ini berjalan dengan baik dan benar, mendorong transparansi dan akuntabilitas.

BPK kedepannya para pemeriksanya terbagi atas 3 ranah, ranah pertama pemeriksa BPK harus mempunyai basic knowledge mengenai audit keuangan, ranah kedua mempunyai spesialisasi tentang audit kinerja, yang ketiga harus memiliki spesialisasi dalam audit fraud dan audit sistem teknologi informasi.

“Di dalam era Disruption kita harus dapat mengambil filsafat keris, yaitu walaupun berkelok-kelok tetapi tetap fokus untuk perbaikan kepada bangsa dan negara”, tegas Wakil Ketua BPK.

Selain Wakil Ketua hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Asman Abnur, dalam pemaparannya mengatakan didalam memperbaiki reformasi birokrasi manajemen yang berbasis kinerja harus menjadi model kepemerintahan Indonesia kedepannya.

“Outcome harus menjadi ukuran keberhasilan, bukan hanya serapan anggaran dan opini laporan keuangan saja, tetapi harus mendapatkan manfaat dan hasil apa saja yang dapat diperoleh dari adanya realisasi anggaran”, jelas Menteri PANRB.

Kelembagaan yang fleksibel, ramping dan efisien juga harus menjadi model kepemerintahan kedepannya. Dengan memperbaiki kelembagaan tentunya akan menimbulkan efisiensi yang luar biasa.

Selain itu untuk memperbaiki birokrasi harus adanya sistem kepemerintahan yang berbasis elektronik. Hal ini sudah tidak bisa ditawar lagi dengan menerapkan sistem E-Goverment.

Sistem rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) harus diperbaiki pula untuk menciptakan ASN yang mempunyai kapasitas. Selain itu untuk meningkatan kualitas ASN perlu diperbaiki pola pendidikan dan pelatihan bagi ASN, harus diperbaiki sistem dan kurikulumnya sehingga menjadi modern.

Dalam kegiatan ini juga diserahkan penghargaa dari IIA Indonesia kepada Inspektorat Utama BPK atas diperolehnya Internal Audit Capability pada Level III. Pada level ini berarti BPK telah menerapkan dan melaksanakan dengan baik International Professional Practice Framework ​(IPPF) serta sudah melaksanakan fungsi assurance dan consulting.

Selain itu hadir dalam kegiatan ini Anggota II BPK, Agus Joko Pramono, Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna, serta Presiden IIA Indonesia, Hari Setianto.