Kebijakan Pangan Nasional: Pengadaan Dalam Negeri vs Impor
Saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada permasalahan pangan. Kesenjangan antara kebutuhan pangan dan pengadaan pangan nasional menjadi pemicu terjadinya kegaduhan publik, terutama perdebatan mengenai apakah pengadaan pangan dipenuhi dari dalam negeri atau impor. Sebenarnya permasalahan yang lebih mendasar adalah sejauh mana Indonesia dapat mengkalkulasi kebutuhan pangannya secara tepat dan akurat, serta menggunakan strategi yang jitu untuk melaksanakan pengadaan pangan nasional.
BPK sangat menaruh perhatian terhadap masalah bangsa tersebut, hal ini sejalan dengan visi BPK, yaitu menjadi pendorong pengelolaan keuangan Negara untuk mencapai tujuan Negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Visi ini dicapai dengan meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan untuk mencapai tujuan bernegara, antara lain mewujudkan kesejahteraan Rakyat Indonesia. BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja kebijakan pangan dan implementasinya, termasuk pemeriksaan kinerja pengadaan dan penyaluran pupuk. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan dalam pengadaan pangan dan pupuk di Indonesia.
BPK berinisiatif untuk mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan dan mencari solusi masalah pengadaan pangan di Indonesia dengan tema “Kebijakan Pangan Nasional: Pengadaan dalam Negeri vs Impor”. Pertemuan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dan dialog yang positif dengan stakeholders untuk mendapatkan masukan dan solusi yang terbaik bagi pengadaan pangan nasional. Acara ini dihadiri oleh Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Ketua HKTI, dan Prof. Bastanul Arifin, serta para Kepala Daerah yang masih mengalami permasalahan pangan di daerahnya, dan telah berhasil melaksanakan pengadaan pangan.
Pertemuan diawali dengan penyampaian hasil pemeriksaan BPK oleh Anggota IV BPK, dilanjutkan dengan penyampaian kebijakan pengadaan pangan nasional oleh Kementrian Pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan jangka pendek dan jangka panjang. Menteri Perdagangan akan menyampaikan mengenai kebijakan impor bidang pangan. Pembicara berikutnya adalah Ketua HKTI yang akan menyampaikan aspirasi petani dan konsumen Indonesia. Diskusi semakin lengkap dengan adanya tanggapan dari Akademisi Prof. Dr. Bustanul Arifin dan Kepala BPS.
Acara dilaksanakan pada Selasa, 21 Juni 2016 Waktu pukul 15.00 WIB s.d. selesai, bertempat di Auditorium BPK RI , Lantai 2 Gedung Tower BPK, Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta.
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional
R. Yudi Ramdan Budiman