Kementan-BPK Sepakat Awasi Pupuk Subsidi
Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepakat mengawasi program pupuk subsidi. Pada 2016, Kementan mencatat alokasi pupuk subsidi mencapai 9,5 juta ton. Implementasi distribusi pupuk subsidi harus efektif untuk petani, yakni tepat guna dan tepat sasaran.
Demikian hasil pertemuan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan Anggota IV BPK Rizal Dzalil di Jakarta, Senin (30/1). Hasil pertemuan tersebut merupakan salah satu program pangan yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni program pupuk subsidi demi menyejahterakan petani yang mana pupuk subsidi merupakan komponen produksi penting dan strategis.
Rizal Dzalil mengatakan, implementasi distribusi pupuk subsidi harus dapat dijamin efektif untuk petani, yakni tepat guna dan tepat sasaran. Sebab, hakekat subsidi pupuk adalah agar petani yang membutuhkan pupuk subsidi benar-benar mendapatkan haknya. "Saya dengan Pak Menteri tadi berbicara tentang pangan, khususnya pupuk subsidi. Kami mendiskusikan bagaimana agar program ini betul-betul dapat memenuhi kebutuhan petani secara tepat guna dan tepat sasaran. Dengan begitu dapat dicapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, karena itulah harapan Presiden, yakni supaya petani yang membutuhkan pupuk subsidi, betul-betul mendapatkan haknya. Diskusi beijalan lancar, mudah-mudahan sesuai yang diharapkan kita semua," kata Rizal dalam keterangan tertulis Kementan.
Pada hari yang sama, Mentan Amran melantik pejabat pimpinan tinggi madya (eselon I) di lingkup Kementan. Pejabat yang dilantik adalah Pending Dadih Permana sebagai Diijen Prasarana dan Sarana Pertanian yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penyuluhan dan Sumberdaya Manusia Pertanian. Kemudian, Sumarjo Gatot Irianto sebagai Diijen Tanaman Pangan yang sebelumnya menjabat sebagai Diijen Prasarana dan Sarana Pertanian. Gatot menggantikan Hasil Sembiring yang sebelumnya menjabat sebagai Diijen Tanaman Pangan Kementan. Mentan Amran juga melantik Gardjita Budi sebagai Staf Ahli Bidang Bioindustri yang sebelumnya adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan.
Dalam kesempatan itu, Menteri Amran Sulaiman mengatakan, kinerja Kementan saat ini, yang mana pada 2016 Indonesia tidak mengimpor beras dan bawang merah serta turunnya impor jagung sebesar 66%, merupakan kerja keras semua unsur lingkup Kementan. "Untuk itu, para pejabat Kementerian Pertanian, khususnya yang dilantik agar lebih bekeija keras, sehingga mampu mencapai target yang telah ditentukan sehingga swasembada pangan mampu diwujudkan," kata Amran. (erne)
Investor Daily (Selasa, 31 Januari 2017)