BERITA UTAMA

Senin, 15 Desember 2014, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), Harry Azhar Azis, membuka secara resmi rapat kerja pelaksana BPK tahun 2014 dengan tema “Penguatan Komitmen Peningkatan Hasil Pemeriksaan BPK Dalam Rangka Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berorientasi Pada Kesejahteraan Rakyat” di Auditorium Kantor BPK RI, Jakarta.

Rapat kerja yang diselenggarakan bertujuan untuk menyamakan persepsi para pelaksana BPK RI atas dua hal, yaitu terkait dengan kebijakan dan prioritas BPK RI dalam pelaksanaan RKP dan RKSP Tahun 2015,serta hal yang terkait dengan pengalokasian anggaran dan prognosa untuk Tahun 2016.

Rapat kerja yang berlangsung selama dua hari tersebut (15-16) dihadiri oleh Wakil Ketua BPK RI, Sapto Amal Damandari, Anggota BPK RI, Agung Firman Sampurna, Eddy Mulyadi Soepardi, Moermahadi Soerja Djanegara, Bahrullah Akbar, Achsanul Qosasih, Pejabat eselon I serta para pejabat struktural dan fungsional lingkungan BPK Pusat dan Perwakilan.

Dalam sambutannya, Ketua BPK RI mengatakan bahwa sudah waktunya BPK RI meningkatkan perhatian pada pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja tersebut dapat difokuskan pada program-program yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, nantinya selain BPK RI memberikan penilaian atas laporan keuangan, pada saat yang sama BPK RI juga memberikan penilaian atas upaya entitas dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, Ketua BPK RI mengajak untuk memikirkan dan menyiapkan langkah-langkah yang terkait dengan gagasan tersebut, bagaimana menghubungkan antara opini dengan kemampuan instansi dalam melaksanakan program-program peningkatan kemakmuran.

Dalam konteks yang lebih luas bagaimana BPK RI melalui hasil pemeriksaannya dapat mendorong upaya peningkatan kemakmuran rakyat melalui laporan keuangan negara dan daerah. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian BPK RI untuk mengamankan penggunaan keuangan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“BPK RI diharapkan bisa membuat kebijakan pemeriksaan atau rencana strategis yang memberikan prioritas pemeriksaannya kepada upaya-upaya penciptaan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan lain lain”, tegas Ketua BPK RI.

Hal tersebut menjadi penting karena program-program tersebut langsung berkaitan dengan kepentingan rakyat dan bisa dirasakan oleh masyarakat jangan sampai pemeriksaan BPK RI tidak dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil yang memerlukan peningkatan kesejahteraan, lanjut Ketua BPK RI dihadapan seluruh peserta raker.