BERITA UTAMA

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia akan meningkatkan pemeriksaan kinerja terhadap lembaga pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, maupun BUMN/BUMD. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua BPK, Harry Azhar Azis pada seminar bertema “BPK, Pengelolaan Keuangan Negara, dan Kesejahteraan Rakyat” yang diselenggarakan di Gedung Balairung Rudini Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Kamis (29/1).

Hasil pemeriksaan kinerja oleh BPK akan memberikan penilaian terhadap aspek efisiensi, ekonomis, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara untuk memperoleh suatu hubungan kualitas antara keuangan negara yang dikelola dan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja diperlukan indikator kinerja untuk menjadi acuan bagi BPK maupun lembaga yang diperiksa dan menetapkan standar dalam penilaian kinerja.

Selain itu, Ketua BPK menegaskan, bahwa bagusnya laporan keuangan pemerintah daerah tidak identik atau tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya. “Kalau satu daerah mendapat opini WTP dalam laporan keuangannya, itu hanya menunjukkan tertibnya pembuatan laporan berdasarkan standar laporan keuangan pemerintah. Tetapi laporan keuangan itu belum tentu sejajar dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya,” ungkap Ketua BPK. Bahkan, ada beberapa daerah yang laporan keuangannya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun kesejahteraan rakyatnya justru rendah, banyak pengangguran dan rakyat miskin.

Turut hadir dalam seminar tersebut Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, dan Rektor IPDN, Suhajar Diantoro, Anggota VI BPK, Bahrullah Akbar, Sekretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan, Kepala BPK Perwakilan Prov. Jawa Barat, Cornell Syarief Prawiradiningrat, dan Asisten Daerah Bidang Adminstrasi Setda Prov. Jawa Barat, Iwa Karniwa. Seminar ini diikuti oleh para Sekretaris Daerah dan Inspektur se-Jawa Barat serta para praja IPDN.

Pada kesempatan tersebut, juga berlangsung Penyematan Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan. Lencana tersebut disematkan langsung oleh Rektor IPDN kepada Ketua BPK.

Dengan diselenggarakannya seminar tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan BPK di Jawa Barat terhadap keberadaan dan fungsi BPK sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.