BERITA UTAMA

Pemda se-Kalimantan Wajib Terapkan Akuntansi Berbasis Akrual

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan sosialisasi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan Implikasinya terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Walikota Balikpapan, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada hari Selasa (20/1).

Dalam acara tersebut, dibahas mengenai Best Practice Akuntansi Komersil versus Pemerintah, Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual, dan Komponen Laporan Keuangan Daerah. Dilanjutkan dengan agenda Standar dan Sistem dalam Implementasi Basis Akrual dan Strategi Penerapan SAP Akrual. Dan diakhiri dengan pembahasan mengenai Peran KSAP dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dengan transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan saat terjadinya transaksi. Waktu kas diterima atau dibayarkan tidak diperhatikan lagi. Hal itu disampaikan oleh Ketua BPK, Harry Azhar Azis dalam sambutannya pada sosiaslisasi tersebut. “Setiap daerah, harus siap menerapkan SAP berbasis akrual. Jika tidak, opini BPK terhadap LKPD bisa turun,” tegas Ketua BPK.

Sementara itu, Anggota VI BPK, Bahrullah Akbar, dalam paparannya menyebutkan, bahwa penerapan SAP berbasis akrual diharapkan menjadi motivasi meningkatkan transparansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. “Semua daerah harus segera mengambil langkah strategis dalam bentuk penyiapan regulasi, penyiapan SDM, dan penyesuaian aplikasi,” ungkap Anggota VI BPK.

Selain Anggota VI BPK, sosialisasi tersebut juga menghadirkan narasumber lainnya, yaitu Dirjen Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, Ketua KSAP, Binsar H Simanjuntak, dan Deputi Pengawas Keuangan Daerah pada BPKP, Dadang Kurnia, serta bertindak sebagai Ketua Penyelenggara Sosialisasi adalah Auditor Utama Keuangan Negara VI, Sjafrudin Mosii.

Turut hadir pula dalam acara tersebut diantaranya Wakil Gubernur Kaltim, Mukmin Faisyal, Ketua DPRD Prov. Kaltim, Syahrun, Kepala BPK Perwakilan Prov. se-Kalimantan, dan Walikota Balikpapan, Rizal Effendi, serta perwakilan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kalimantan.

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Auditama Keuangan Negara VI BPK tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada DPRD dan pemerintah daerah di Kalimantan, mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual. Dan juga gambaran kesiapan pemda yang akan menerapkan SAP berbasis akrual dan menyusun LKPD dari berbagai sudut pandang, dengan melibatkan dari pihak regulator, pembina/penyusun aplikasi dan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), serta BPK.

Bagikan konten ini: