Penggunaan Anggaran Dapat Diakses oleh Masyarakat
Ketua BPK, Harry Azhar Azis berharap agar penggunaan anggaran dapat diakses oleh masyarakat, baik anggaran pemerintah pusat maupun daerah. “Saya berharap penggunaan anggaran yang telah di ketuk palu, baik itu di pusat maupun di daerah, dapat di akses oleh seluruh masyarakat,” tegas Ketua BPK saat memberikan sambutan sekaligus membuka seminar dengan tema “Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat”.
Seminar yang diselenggarakan di Auditorium Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado, Senin (11/05/2015) tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulut, Walikota/Bupati se-Kabupaten/Kota yang ada di Sulut, Guru Besar, Dosen, Pimpinan Senat Universitas Sam Ratulangi dan mahasiswa Unversitas Sam Ratulangi serta undangan instansi terkait lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Ketua BPK memaparkan, bahwa dalam menjalankan tugasnya, BPK telah mendorong perbaikan kualitas laporan keuangan, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Secara umum kualitas laporan pemerintah semakin meningkat. Ini terliahat perolehan opini yang makin banyak dari 44 entitas di tahun 2009 (57 %) menjadi 64 entitas di tahun 2013 (74%)
Selain itu, Ketua BPK juga meminta kepada seluruh Bupati/Walikota serta Gubernur, agar menjadi bagian dalam upaya untuk meningkatkan Komitmen demi menciptakan sistem tata kelola keuangan daerah yang akuntable, transparan bebas dari Korupsi. “Mari kita wujudkan akuntabilitas keuangan Negara, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ungkap Ketua BPK.
Sementara itu, turut hadir sebagai narasumber, Anggota VI BPK, Bahrullah Akbar menjelaskan, bahwa BPK adalah lembaga negara yang independen di bidang organisasi, legislasi, dan anggaran serta bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya. “BPK menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap pemeriksa menjunjung tinggi kode etik pemeriksa dan standar profesional dalam melaksanakan tugasnya,” ujar Anggota VI BPK.
Selain Ketua BPK dan Anggota VI BPK, seminar tersebut juga menghadirkan Gubernur Sulut Dr SH Sarundajang dan Anggota Komisi XI DPR RI, Olly Dondokambey sebagai narasumber.
Seminar tersebut disambut baik dan diapresiasi oleh para pimpinan daerah yang hadir serta dipandang penting untuk diikuti oleh kalangan akademisi. Karena, selain membicarakan masalah pengelolaan keuangan, seminar ini juga membahas mengenai peran serta BPK dalam mendorong pengelolaan keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel.