BERITA UTAMA

Peningkatan Kerja Sama Bilateral, BPK dan Supreme Audit Office of The Republic of Poland (NIK Poland) Bahas Pemeriksaan Dana Bencana dan Proses Rekrutmen Pegawai

11 Januari 2019

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Moermahadi Soerja Djanegara menerima kunjungan delegasi Supreme Audit Office of The Republic of Poland (NIK Poland) yang dipimpin oleh Director General, Andrzej Styczen dan didampingi oleh Director of Department of Strategy, Marek Cur dan Head of International Relations Unit, Grzegorz Haber pada 10 Januari 2019 di Kantor Pusat BPK, Jakarta.

Dalam sambutannya, Ketua BPK mengapresiasi hubungan persahabatan antara kedua institusi dimana berbagai perbaikan telah dilakukan melalui seminar dan pertemuan bilateral terkait topik-topik tentang reformasi pemeriksaan keuangan negara, pemeriksaan keuangan daerah, pencucian uang, pemeriksaan lingkungan dan quality assurance dalam pemeriksaan kinerja. Salah satu kontribusi kerja sama yang paling besar adalah peer review oleh NIK Poland atas BPK pada tahun 2014.

Pada tahun 2019 ini, NIK Poland kembali ditunjuk sebagai tim peer review yang bekerja sama dengan SAI Norwegia dan SAI Estonia. Ketua BPK menyampaikan terima kasih kepada NIK Poland atas kesediaannya selaku ketua tim peer review, sekaligus berharap bahwa rangkaian kegiatan peer review di BPK dapat berjalan dengan lancar dan mampu meningkatkan kualitas pemeriksaan di BPK.

Masih dalam rangkaian kegiatan kunjungan tersebut, agenda pertemuan antara BPK dan NIK Poland dilanjutkan dengan sesi diskusi eksekutif mengenai Pemeriksaan Dana Bencana dan Proses Rekrutmen Pegawai. Bertempat di Ruang Rapat Konsultasi, kegiatan diskusi secara resmi dibuka oleh Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar dengan didampingi oleh Sekretaris Jendral BPK, Bahtiar Arif beserta jajaran Pejabat Tinggi Madya dan Pratama.

Membuka sesi diskusi, Wakil Ketua BPK menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi bencana alam yang tinggi, sehingga pemerintah memiliki fokus yang besar dalam agenda penanggulangan bencana. Sehingga BPK perlu meningkatkan kapasitas pemeriksaan terhadap implementasi dana bencana. Di sisi lain, untuk mendukung peningkatan kelembagaan, BPK membutuhkan sumber daya manusia yang tinggi dan upaya ini dimulai pada saat rekrutmen pegawai. Oleh sebab itu tema diskusi saat ini, terkait Pemeriksaan Dana Bencana dan Proses Rekrutmen Pegawai sangat relevan dengan kebutuhan saat ini.

Wakil Ketua BPK juga menyampaikan harapannya agar diskusi ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kapasitas pemeriksaan dan kelembagaan masing-masing.