BANNER SLIDE

Ribuan triliun dana milik para pengusaha Indonesia yang disimpan di luar negeri, yang bisa dikenakan pengampunan pajak (tax amnesty) sangat berguna bagi pembangunan infrastruktur di daerah-daerah di tanah air.

Daerah-daerah yang ada di Indonesia bagian timur sangat memerlukan investasi untuk membangun infrastruktur jalan, rel kereta api, pelabuhan, bandara dan lain-lain. Infrastruktur itu sangat penting untuk memacu pembangunan yang akan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hal itu dikatakan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis saat menjadi pembicara Seminas Nasional bertema RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Jakarta, Selasa (5/4).

Menurut Harry, saat ini infrastruktur di daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) tambang dan perkebunan masih jauh dari memadahi.

"Misalnya dari Aceh ke Sumatera Barat itu jalannya belum ada. Jadi sulit membawa hasil sumber daya alam. Transportasi dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Selatan, terputus, harus menggunakan pesawat capung. Nah kalau dana-dana ribuan triliun milik pengusaha itu bisa ditarik ke dalam negeri, diinfestasikan untuk pembangunan infrastruktur, luar biasa besar manfaatnya untuk bangsa dan negara," kata Harry.

Tampil sebagai nara sumber lain Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, anggota Komisi XI DPR RI Airlangga Hartarto (AH), dan pengamat perpajakan Yustinus Pras-towo. Sejumlah kalangan antusias mengikuti seminar ini antara lain para pengusaha anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta kalangan akademisi.

Lebih lanjut Harry Azhar Azis mengatakan, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah telah memiliki komitmen kuat untuk mengalokasikan dana pembangunan infrastruktur, yakni sebesar 5 persen dari total APBN 2016 sebesar Rp2.095 triliun.

Dari total APBN itu sebesar Rp 770 triliun ditransfer ke daerah-daerah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Namun jumlah itu masih sangat kecil, perlu investasi dari para pengusaha nasional. (yon)

Suara Karya