SOSIALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
BPK melakukan kerja sama dengan Pemkab Sumbawa Besar tentang "peran BPK dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan", pada Sabtu (27/9) di Kabupaten Sumbawa Besar.
Sosialisasi bertema "BPK dan Pengawasan Kekayaan Negara yang Dipisahkan" ini dihadiri AuditorUtama Keuangan Negara VII BPK RI Abdul Latif sebagai ketua panitia, Anggota DPR RI Komisi IX Dr Zulkieflimansyah, Anggota VII BPK RI Dr Bahrullah Akbar, dan Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) Budi Setyarso, SE, MM.
Selain itu, hadir juga H. Muhammad Amin, SH, M.Si, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat; Wakil Bupati Sumbawa Barat, Drs Mala Rahman; Direktur Operasional dan Direktur Keuangan PT Jasa Raharja; serta perwakilan BUMN dan BUMD se-NTB dan mahasiswa Universitas Samawa (UNSA).
Acara sosialisasi juga diisi dengan diskusi yang mengangkat tema tersebut. BPK menyatakan bahwa masyarakat lebih mengenal peran BPK di bidang pengawasan di APBN. Padahal, ada juga kekayaan negara yang dipisahkan dalam bentuk pembentukan BUMN dan semacamnya. Keuangan yang dipisahkan itu juga dalam ranah pengawasan BPK.
Koran Tempo