Wakil Ketua BPK Membuka Rakor Umum Tahun 2018
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar Rapat Koordinasi Umum Tahun 2018 dengan mengusung tema “Kerja Bersama Tingkatkan Prestasi”. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Kantor Pusat BPK tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 4 - 6 September 2018. Pelaksanaan rapat koordinasi ini diharapkan dapat menciptakan kesepakatan dan keseragaman dalam penyediaan sarana dan prasarana kerja, dengan mempertimbangkan anggaran sehingga terwujud sinergi dalam pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPK.
Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar. Dalam sambutannya mengatakan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan agar supaya para peserta rapat dapat memahami secara konstektual satu sama lain terkait dalam tugas pokok dan fungsi di BPK.
Sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Biro Umum mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan umum di lingkungan BPK. Untuk melaksanakan tugas tersebut Biro Umum menyelenggarakan fungsi antara lain merumuskan kebijakan prasarana dan sarana, serta pelayanan umum di bidang pengelolaan aset, di bidang pelayanan pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan dokumen serta kerumahtanggaan.
Dalam hal pemanfaatan sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien diharapkan para pengelola prasarana di lingkungan BPK dapat mengidentifikasi kebutuhan dan juga dapat melihat kondisi keterbatasan anggaran di BPK. Kebutuhan prasarana dan sarana kerja juga harus memperhitungkan kondisi baik kondisi hari ini, kondisi geografis dan juga kondisi di masa depan.
Pemenuhan sarana dan prasarana sangat penting dalam suatu organisasi. Dengan menyediakan prasarana dan saran yang lengkap dapat menjadi pendorong produktifitas kerja dan meningkatkan kenyamanan dalam bekerja. Dalam memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana harus dilakukan dengan tata kelola yang baik, benar dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala Biro Umum, Sudarminto Eko Putra dalam laporannya mengatakan agenda rapat koordinasi ini akan membahas penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), masalah penanggulangan bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sedang mendapat musibah gempa bumi. Dalam rapat koordinasi ini akan mendapat penjelasan mengenai tata cara dalam penanggulangan bencana dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan akan membahas mengenai pengelolaan arsip yang baik dan benar.
Selain Wakil Ketua BPK rapat koordinasi ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal, Bahtiar Arif, Inspektur Utama, Ida Sundari, Kepala Biro Keuangan, R. Edy Susila dan para pejabat administrator dan pengawas baik dari pusat maupun perwakilan..