Pendapat BPK

Berdasarkan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.

Pendapat yang diberikan BPK termasuk perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, pinjaman pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BPK telah menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan pada setiap semester dan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai kewenangannya serta juga kepada pemerintah.

Berdasarkan hasil pemantauan BPK atas tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut, BPK masih menemukan permasalahan pengelolaan keuangan negara pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berulang dan belum terselesaikan.

Terhadap permasalahan yang berulang dan masih belum terselesaikan tersebut, BPK memberikan pendapat kepada pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikannya dalam rangka perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pendapat BPK dimaksud meliputi perbaikan di bidang pengelolaan aset, pendapatan dan belanja, serta pelayanan masyarakat.

Oktober 2018

​​Buku ini memuat  Pendapat BPK tentang :

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja pada Kementerian Pertahanan dan TNI

Unduh

April 2017

Buku ini memuat 3 Pendapat BPK, tentang :

  1. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
  2. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
  3. Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik

Unduh

Desember 2015

Buku ini memuat Pendapat BPK tentang :

Kesiapan Pemerintah dalam Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2015

Unduh

Juni 2015

Buku ini memuat 7 Pendapat BPK, tentang :

  1. Pensertipikatan Tanah Pemerintah Pusat/Daerah
  2. Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Digunakan​
  3. Pengelo​​laan Aset Properti Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
  4. Penerimaan Cukai Hasil Tembakau
  5. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan - Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)
  6. Pe​​lak​​sanaan Anggaran Terhadap Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran
  7. Penyediaan Air Bersih Melalui PDAM

Unduh

Februari 2014

Surat Keluar BPK tentang:

Pendapat BPK atas Pengalihan Penerimaan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Perpanjangan IMTA ke Pemda Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Unduh

Juli 2013

Surat Keluar BPK tentang :

Pendapat BPK atas Pelaksanaan Amnesti di Arab Saudi

Unduh

Februari 2012

Surat Keluar BPK tentang :

Pendapat BPK atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah

Unduh

Januari 2009

Surat Keluar BPK tentang :

Pendapat BPK atas Permasalahan Keterlambatan Penyerapan Anggaran dan Penumpukan Belanja di Akhir Tahun

Unduh