Situs Resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Menteri Fadel Muhammad Ngaku Siap Diperiksa

ian — Tue, 09 Feb 2010 10:08:15 +0000

Menteri Fadel Muhammad Ngaku Siap Diperiksa (Rakyat Merdeka)

Bupati Banyuwangi Diperiksa

ian — Tue, 09 Feb 2010 10:01:58 +0000

Bupati Banyuwangi Diperiksa (Seputar Indonesia)

Pertemuan BPK RI dan Kementerian Pertanian

uchie — Tue, 09 Feb 2010 09:16:39 +0000

Ketua BPK RI, Hadi Poernomo membuka rapat konsultasi antara BPK RI dengan Kementerian Pertanian di Ruang Pola Gedung Arsip BPK RI, Jakarta, pada Selasa, 9 Februari 2010. Rapat yang bertema “Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Pertanian dan Arah Pemeriksaan BPK RI” diselenggarakan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) IV di bawah pembinaan Anggota IV BPK RI Ali Masykur Musa. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud komunikasi audit yang perlu dilakukan oleh auditor dan auditee. Pertemuan ini menjadi wahana perkenalan pejabat dan Anggota BPK RI masa bhakti 2009-2014 dengan jajaran Pimpinan Kementerian/Lembaga, khususnya di lingkungan Kementerian Pertanian.
Dalam sambutannya, Ketua BPK mengatakan opini BPK tahun 2008 terhadap Kementerian Pertanian adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada tahun ini, diharapkan kementerian tersebut dapat mempertahankan opini WDP bahkan meningkatkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan pertemuan ini, diharapkan terjalin suatu sinergi antara auditor dengan auditee sehingga audit BPK menjadi suatu kebutuhan bagi pemilik kepentingan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pada kesempatan ini, Anggota IV BPK RI menjelaskan bahwa BPK merupakan lembaga yang independen dan satu-satunya lembaga yang berhak melakukan audit atau pemeriksaan terhadap keuangan Negara. BPK juga bisa hadir setiap saat tanpa diketahui auditee untuk melakukan inspeksi mendadak di entitas Kementerian Pertanian. “Hal ini merupakan langkah yang diambil dalam meningkatkan check and Balances”, tambah Ali Masykur Musa.
Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Pertanian, Suswono, Tortama IV BPK RI, Hadi Priyanto, Kaditama Binbangkum BPK RI, Hendar Ristriawan, Inspektur Utama BPK RI, Nizam Burhanuddin, Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, Hasanuddin Ibrahim, serta para pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian dan BPK RI.
Rapat Konsultasi ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan AKN IV dalam menciptakan sinergi dengan Auditee di lingkungannya. Sebelumnya, AKN IV telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

BPK Dukung Pansus Bank Century dalam Penelusuran Aliran Dana

uchie — Tue, 09 Feb 2010 03:39:36 +0000

Jakarta, Selasa (9 Februari 2010) – Badan Pemeriksa Keuangan RI mendukung sepenuhnya upaya Pansus DPR untuk membuka hal-hal yang belum jelas dalam hal yang berhubungan dengan bailout Bank Century, seperti soal aliran dana Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS). Dukungan ini diwujudkan melalui pemeriksaan investigasi lanjutan yang sedang dilakukan oleh BPK RI, sesuai permintaan DPR melalui surat No. PW.001/0066/DPR-RI/I/2010 tanggal 6 Januari 2010, tentang permintaan melakukan audit investigasi lanjutan atas aliran dana FPJP dan PMS.
Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan tersebut memiliki tiga tujuan. Pertama, untuk mengidentifikasi kemana saja dan kepada siapa saja dana yang berasal dari FPJP dan PMS diberikan. Kedua, ada atau tidaknya pihak-pihak lain yang diduga melakukan dan/atau menerima pembayaran dari Bank Century secara tidak sah (melawan hukum) dalam proses pemberian dan/atau penyaluran FPJP dan PMS. Ketiga, untuk mengidentifikasi ada/tidaknya perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan indikasi kerugian keuangan negara/kerugian perekonomian negara pada kasus Bank Century.
Pemeriksaan investigasi lanjutan tengah dilakukan oleh BPK. Namun, ada kendala bagi BPK dalam pelaporan hasilnya atau untuk memberikan data secara lengkap kepada Pansus DPR. Data tersebut meliputi Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), karena terkendala oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 28 ayat (b) yang berbunyi “Anggota BPK dilarang mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melakukan tugas yang melampaui batas kewenangannya kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana”. Sebelumnya permasalahan ini muncul saat Pansus DPR dalam rapat konsultasi tanggal 16 Desember 2009 dan 29 Januari 2010 meminta kepada BPK data tambahan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi atas Kasus PT Bank Century Tbk dan tidak dapat dipenuhi oleh BPK saat itu.

BPK berpendapat bahwa Pansus dapat menggunakan Undang-Undang No. 6 Tahun 1954 Pasal 19 tentang Penetapan Hak Angket DPR yang mengizinkan Panitia Angket meminta kepada Pengadilan Negeri yang berkuasa di daerah hukum yang bersangkutan untuk menyita dan/atau menyalin dokumen-dokumen yang dimaksud dari Bank Indonesia. Setelah ada penetapan pengadilan, BPK akan menyerahkan semua dokumen keterangan yang dimiliki untuk membuka semua hal yang dibutuhkan demi kelancaran penyelesaian tugas Pansus.

***
BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI BPK RI

Format PDF

MoU KPK dan BPK

xenin — Tue, 09 Feb 2010 00:30:01 +0000

Pada tanggal 25 September 2006, KPK dan BPK menandatangani MoU kerjasama, yang meliputi: pertukaran informasi, bantuan personil, pendidikan dan pelatihan, pengkajian dan koordinasi. Untuk memperlancar kerjasama, kedua lembaga sepakat menggelar rapat koordinasi minimal satu kali dalam tiga bulan. Jika perlu, rapat koordinasi khusus dapat dilakukan.

Pertemuan BPK RI dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup

uchie — Mon, 08 Feb 2010 09:43:22 +0000

Senin, 8 Februari 2010, Ketua BPK RI, Hadi Poernomo membuka rapat konsultasi antara BPK RI dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) bertema “Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Arah Pemeriksaan BPK RI” di Ruang Pola Gedung Arsip BPK RI, Jakarta. Rapat yang diselenggarakan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) IV di bawah pembinaan Anggota IV BPK RI Ali Masykur Musa ini merupakan salah satu wujud komunikasi audit yang perlu dilakukan oleh auditor dan auditee. Pertemuan ini menjadi wahana perkenalan Badan masa bhakti 2009-2014 dengan jajaran Pimpinan Kementerian/Lembaga, khususnya di lingkungan KNLH.
Dalam sambutannya, Ketua BPK mengatakan opini BPK tahun 2008 terhadap KNLH adalah disclaimer. Dua hal yang menyebabkan disclaimer adalah sistem pengendalian internal yang tidak baik dan ketidaktaatan kepada peraturan yang berlaku. “Kebijakan mengikuti Undang-Undang bukan Undang-Undang mengikuti Kebijakan,” tambah Ketua. Dengan pertemuan ini, diharapkan terjalin suatu sinergi antara auditor dengan auditee sehingga audit BPK menjadi suatu kebutuhan bagi pemilik kepentingan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pada kesempatan ini Anggota IV BPK RI menjelaskan bahwa terkait lingkungan, BPK RI telah memiliki sistem pemeriksaan lingkungan yang merupakan hasil kerja sama dengan INTOSAI. Dalam prosesnya, untuk lebih meningkatkan mutu hasil pemeriksaan lingkungan, BPK menggunakan Geographic Information System (GIS) dan Global Positioning System (GPS).
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta, Tortama IV BPK RI, Hadi Priyanto, Kaditama Binbangkum BPK RI, Hendar Ristriawan, Inspektur Utama BPK RI, Nizam Burhanuddin serta pejabat di lingkungan KNLH dan BPK RI.

KPK Pelajari Audit BPK Terkait Gratifikasi

ian — Sat, 06 Feb 2010 01:30:16 +0000

KPK Pelajari Audit BPK Terkait Gratifikasi (Seputar Indonesia)

Pansus Bentuk Tim Investigasi

ian — Wed, 03 Feb 2010 04:10:21 +0000

Pansus Bentuk Tim Investigasi (Republika)

Pansus Buru Dokumen Kertas Kerja BPK

ian — Wed, 03 Feb 2010 03:23:46 +0000

Pansus Buru Dokumen Kertas Kerja BPK (Media Indonesia)

Pertemuan BPK RI Dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan

xenin — Tue, 02 Feb 2010 10:14:36 +0000

Senin, 1 Februari 2010, Ketua BPK RI, Hadi Poernomo membuka acara pertemuan antara BPK RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Ruang Pola Gedung Arsip BPK RI Jakarta. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) IV dibawah pembina Anggota IV BPK RI, Ali Masykur Musa ini merupakan salah satu wujud komunikasi audit yang perlu dilakukan oleh auditor dan auditee, sekaligus sebagai wahana perkenalan badan masa bakti 2009-2014 dengan jajaran Pimpinan Kementerian/Lembaga, khususnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam sambutannya Ketua BPK berpesan bahwa melalui pertemuan ini dapat terjalin hubungan kondusif yang dilandasi semangat berlomba-lomba dalam kebaikan sebagai upaya mempercepat pencapaian tujuan pengelolaan APBN yang transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pertemuan dengan tema “Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kebijakan Pemeriksaan BPK RI” ini dihadiri oleh Anggota IV BPK RI, Ali Masykur Musa, Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, Tortama IV BPK RI, Hadi Priyanto, Kaditama Binbangkum BPK RI, Hendar Ristriawan, Inspektur Utama BPK RI, Nizam Burhanuddin serta pejabat di lingkungan KKP dan BPK RI.

Pada kesempatan ini Anggota IV BPK RI menjelaskan bahwa pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup dan infrastruktur yang menjadi bidang tugas Auditama Keuangan Negara IV (AKN IV) diarahkan untuk mendorong pemerintah dalam memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat melalui tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pertemuan ini dilaksanakan sebagai salah satu langkah proaktif BPK untuk dapat lebih berperan secara aktif mewujudkan visi dan misinya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini dilakukan melalui fungsi pemeriksaan yang menitik beratkan pada pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan yang berspektif lingkungan dan berkelanjutan.