Badan Pemeriksa Keuangan

Pembahasan dan Penyampaian Tanggapan Pemerintah Atas Pemeriksaan LKPP Tahun 2011

trie — Wed, 16 May 2012 03:30:22 +0000

Selasa, 15 Mei 2012, Badan Pemeriksa Keuangan RI bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Polri, BP Migas serta UKP4 melakukan pembahasan dan penyampaian tanggapan pemerintah atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2011 di Kantor BPK RI, Jakarta. Kegiatan ini dalam rangka memenuhi amanat UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan khususnya paket UU Keuangan Negara Tahun 2003 dan 2004, sebagai salah satu rangkaian pemeriksaan atas LKPP tahun 2011.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, Anggota BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, Taufiequrachman Ruki, Agung Firman Sampurna, Ali Masykur Musa, Menteri Keuangan, Agus D.W. Martowardoyo, Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto, pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan umum, Polri, Kementerian ESDM, BUMN, BP Migas serta pejabat eselon I, II,III di lingkungan BPK RI.

Pertemuan ini merupakan forum komunikasi antara pimpinan entitas yang diperiksa oleh BPK dengan tim pemeriksa setelah dilaksanakannya pemeriksaan di lapangan. Dalam forum ini, BPK menyampaikan temuan-temuan pemeriksaan dan pemerintah memberikan tanggapan atas temuan-temuan tersebut. Berbeda dengan pertemuan akhir di tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini BPK mengundang beberapa Menteri/Pimpinan Lembaga yang memiliki peran signifikan dalam berbagai permasalahan pengelolaan keuangan pemerintah pusat.

Dalam sambutannya, Ketua BPK, Hadi Poernomo, mengatakan pada tahun 2010 dari 83 LKKL, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 52 KL atau 63%, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada 29 KL atau 35% dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) kepada 2 KL atau 2%. Dalam melaksanakan pemeriksaannya, BPK tidak hanya semata-mata melihat kualitas laporan keuangan hanya dari standar akuntansi pemerintah dalam memberikan opini, tetapi juga dilihat dari sistem pengendalian untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. BPK juga menilai aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, BPK mengharapkan adanya perhatian yang serius untuk memperbaiki masalah-masalah pengelolaan keuangan yang terdapat dalam temuan pemeriksaan atas LKPP tahun 2011 maupun tahun-tahun sebelumnya, tegas Ketua BPK.

Sementara itu, Menteri Keuangan, mewakili pemerintah mengatakan pemerintah akan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem pengendalian intern, termasuk meningkatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam sistem pengendalian intern pemerintah, dan penegakan aturan sebagai tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan BPK.

Pemerintah berharap agar hubungan kerja antar auditor dan auditee yang sangat baik selama ini dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Sedangkan BPK berharap agar perbaikan dapat dilakukan oleh seluruh pihak yang memiliki kewenangan terkait perbaikan tersebut.

Pejabat Wajib Menindaklanjuti Rekomendasi dalam LHP BPK

uchie — Tue, 15 May 2012 08:47:51 +0000

Sesuai Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Pejabat juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan BPK diterima.
Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara Anggota BPK RI, Rizal Djalil dengan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak dan kepala daerah (Bupati/Walikota) se-Kalimantan Timur, se-Kalimantan Selatan, dan se-Sulawesi Tengah pada 15 Mei 2012, di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan. Pertemuan ini dihadiri juga oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar Abubakar yang memberikan pengarahan terkait Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Hadir pula pembicara lainnya dari KPK, BPKP dan Kejaksaan Agung.
Pada kesempatan ini, Anggota BPK menegaskan bahwa temuan pemeriksaan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan telah diserahkan ke Lembaga Perwakilan, DPR/DPRD wajib segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. “Hal ini tergantung dari rekomendasi BPK, jika terkait denda, ya disetor segera, jika ada kemungkinan indikasi kerugian negara, ya dikembalikan,” ungkap Rizal Djalil.
Sementara itu, Menpan RB menjelaskan 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi. Sembilan program tersebut yaitu, Penataan Struktur Birokrasi, Penataan Jumlah dan Distribusi PNS, Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka, Profesionalisasi PNS, Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-government), Peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur, Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri, serta Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja PNS.
Melalui pertemuan ini, BPK mencoba menjalin komunikasi, membuka diri serta duduk bersama untuk melihat persoalan yang terjadi dan menyelesaikannya demi kemaslahatan rakyat Indonesia. BPK juga mengharapkan adanya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui birokrasi yang akuntabel menuju pemerintahan yang bersih.

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM PASCAKUALIFIKASI

uchie — Fri, 11 May 2012 04:04:11 +0000

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM PASCAKUALIFIKASI
NOMOR: 10A-5/PENG-LU/WS-5/PPBJ-NK/2012
Panitia Pengadaan Barang/Jasa Non Konstruksi Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan
Pusat Dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Tahun Anggaran 2012 akan melaksanakan
Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan pengadaan
barang.

Selengkapnya…..

BPK Memeriksa dan Menilai Kepatuhan Pemerintah Dalam Melaksanakan Undang-Undang

uchie — Wed, 09 May 2012 06:05:08 +0000

Badan Pemeriksa Keuangan RI tidak menilai suatu kebijakan dan atau menafsirkan peraturan perundang-undangan, namun BPK hanya memeriksa dan menilai kepatuhan Pemerintah terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelian saham PT NNT (tertutup). Demikian Closing Statement yang disampaikan Ketua BPK, Hadi Poernomo dalam sidang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Pemerintah dengan DPR dan BPK RI di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Mei 2012.
“Apabila BPK RI dianggap menghalangi, mengurangi, mengambil dan atau merugikan kewenangan Presiden, mohon dapat ditunjukkan pada pasal dan ketentuan perundang-undangan mana yang dihalangi, dikurangi, diambil dan atau dirugikan oleh BPK. Karena dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK berdasarkan pada fakta dan apa kata undang-undang,” tegas Hadi Poernomo yang didampingi Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri, para Anggota BPK serta pejabat di lingkungan BPK RI.
Pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim MK, Achmad Sodiki, Ketua BPK juga menegaskan bahwa Pemeriksaan BPK atas proses pembelian 7% saham divestasi PT NNT (tertutup) merupakan pelaksanaan amanat konstitusi yang diberikan kepada BPK. Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, BPK berpendapat bahwa berdasarkan UU Keuangan Negara dan UU Pembendaharaan Negara, keputusan pemerintah untuk melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan swasta berupa pembelian 7% saham PT NNT harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah mendapat persetujuan dari DPR sebagai pemegang hak budget.
“Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serta mewajibkan Lembaga Perwakilan/Presiden/Pemerintah untuk menindaklanjuti LHP BPK. Apabila tidak ditindaklanjuti, sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 26 ayat (2) UU 15/2004, dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana,” ungkap Ketua BPK.
Seperti diketahui, Pemerintah berpendapat bahwa DPR dan BPK telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan kewenangan konstitusional Presiden. Sidang SKLN yang diajukan Presiden melalui Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM ini juga berpendapat bahwa pembelian 7% saham divestasi PT NNT Tahun 2010 oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk dan atas nama Pemerintah RI dilakukan dalam keadaan normal dan bukan dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional sehingga tidak perlu persetujuan DPR dan tidak tunduk pada ketentuan Pasal 24 ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.

Sengketa Newmont Masuk Tahap Akhir

ian — Wed, 09 May 2012 03:35:38 +0000

Sidang sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) mengenai divestasi tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) memasuki tahap akhir. Para pihak yang bersengketa memberikan pendapat akhirnya di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (8/5).

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo menegaskan, hasil pemeriksaan BPK terhadap rencana pembelian saham Newmont merupakan amanat konstitusi seperti termaktub dalam Pasal 23E Ayat 1 UUD 1945. Karena itu, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK memiliki kekuatan hukum yang mengikat. “Bahkan, juga memberikan kewajiban bagi pemerintah untuk menindaklanjuti LHP tersebut.”

BPK beranggapan, pembelian saham divestasi Newmont oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan penyertaan modal pemerintah pada perusahaan swasta tertutup. “Bukan merupakan investasi jangka panjang non-permanen,” tegas Hadi.

Menurut Hadi, istilah investasi jangka panjang nonpermanen hanya terdapat dalam standar akuntansi pemerintah (SAP), yakni pengelompokan aset dalam proses akuntansi dan bukan substansi serta status hukum investasi. Atas dasar itu, ia menganggap tidak tepat pendapat Menteri Keuangan bahwa pembelian saham itu merupakan kewenangannya.

Kewenangan Menkeu sebagai bendahara umum negara dalam investasi pemerintah, ujar Hadi, sebatas menempatkan uang di bank. Jika permohonan Menkeu dikabulkan MK, ungkapnya, ini berpotensi melanggar konstitusi terkait hasil pemeriksaan BPK. Ini juga akan membuat ketidakpastian hukum atas pemeriksaan BPK dan LHP BPK rentan digugat pelaku tindak pidana korupsi. “Ini yang akan terjadi jika MK mengabulkan permohonan pemohon.”

Kendati demikian, Hadi mengatakan, BPK tidak pernah melarang pemerintah untuk membeli tujuh persen saham divestasi Newmont asalkan itu dilakukan melalui ketentuan yang berlaku.Pihak termohon I yang berasal dari DPR, Nusron Wahid, juga bersikukuh bahwa pembelian saham Newmont harus melalui persetujuan DPR.

Namun, anggota DPR ini menyatakan, jika pemerintah tidak mengakuinya, itu hak pemerintah. “Tapi, sejatinya konstitusi negara telah memberikan bahwa hasil pemeriksaan BPK wajib dilaksanakan pemerintah.”

Nusron berpandangan, invetasi langsung termasuk penyertaan modal. Kegiatan tersebut haruslah mendapatkan persetujuan DPR. Apalagi di dalam sales purchase agreement (SPA) juga tertera pernyataan transfer ownership. Sehingga, pemerintah mempunyai kepemilikan aset di Newmont yang ditandai dengan adanya izin dari Kementerian ESDM, BKPM, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Sementara, Menkeu Agus Martowardojo tetap pada pendiriannya. Menurut dia, pembelian saham Newmont tidak perlu izin DPR. Alasannya, pembelian ini merupakan investasi jangka panjang dan sesuai UU Perbendaharaan Negara. Ia berharap, MK memutuskan perbedaan pendapat soal divestasi ini. “Ini juga agar proses pembelian saham Newmont mendapatkan kepastian hukum,” ujarnya.

Republika

Berkembang Wacana Pembatasan Perjalanan Dinas

ian — Tue, 08 May 2012 03:51:45 +0000

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) sedang menyiapkan aturan “pembatasan” perjalanan dinas. Adapun aturan pembatasan itu kemungkinan berbentuk peraturan presiden (Perpres). “Yang bisa kita tetapkan adalah peraturannya, selambat lambatnya bulan Juli sudah bisa selesai,” kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN dan RB), Eko Prasojo di Jakarta,7/5.

Lebih jauh kata Eko, aturan pembatasan perjalan dinas PNS masih dicari formulanya. Saat ini ada beberapa pemikiran antara lain pembatasan dengan jumlah hari misalnya seorang PNS hanya melakukan perjalanan dinas berapa hari dalam setahun. “Sedang kita hitung pakai apa, ada yang pakai prosentase ada yang pakai angka. Ini yang sedang dipikirkan apakah yang dikurangi frekeunsi, atau jumlah orang yang berjalan, atau jumlah orang yang boleh berjalan,” jelasnya.

Guru Besar FISIP UI ini menambahkan aturan itu masih digodok, sehingga belum ada kaidah yang ideal bisa dijadikan acuan soal perjalanan dinas PNS. Namun dalam jangka panjang, pihaknya akan terus menata birokrasi dan lembaga, sehingga biaya perjalanan dinas bisa dikurangi. “Belum ada kajian berapa yang ideal. Ini masih dipikirkan, akan keluar regulasi baru, akan ada perpres, soal pengaturan perjalanan dinas, kita akan koordinasi dengan kemenkeu,” terangnya

Dikatakan Eko, dalam periode 2010 ke 2011 saja terjadi lonjakan anggaran dinas hingga 44% di pemerintah pusat dan daerah. Ini belum dilihat dari perkembangan anggaran dinas tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Eko, membengkaknya anggaran perjalanan dinas dari tahun ke tahun maka diperlukan ada semacam strategi khsusus yang disusun untuk mengaturnya. “Dari data yang ada tahun 2010 anggaran perjalanan dinas pusat dan daerah sebesar Rp 12,5 triliun, kemudian tahun 2011 menjadi Rp 18 triliun, tahun 2012 ini kila belum tahu berapa anggarannya,” ucapnya

Eko menegaskan saat ini jumlah anggaran perjalan dinas dengan seluruh anggaran untuk aparatur negara termasuk gaji PNS pusat dan daerah sudah sangat berlebihan. “Kalau dari Rp 182 triliun untuk belanja aparatur negara, jadi Rp 18 triliun perjalanan dinas itu sudah 10%, itu suda banyak, seharusnya kalau 5% sudah cukup,” paparnya.

Sementara itu, oleh Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yuna Farhan mengatakan jumlah anggaran perjalanan dinas PNS temyata terus meningkat dan di tahun ini mencapai Rp 23 triliun. “Catatan kita, perjalanan dinas ini sudah menjadi bancakan birokrasi. Kalau kita lihat, tren anggaran perjalanan dinas terus meningkat tiap tahun,” tandasnya.

Yuna menambahkan anggaran perjalanan dinas di 2009 mencapai Rp 2,9 triliun namun realisasinya mencapai Rp 15,2 triliun,” tegasnya. Kemudian di 2010, anggaran perjalanan dinas PNS mencapai Rp 16,2 triliun, namun realisasinya men-. capai Rp 19,5 triliun. Di 2011. anggaran perjalanan dinas mencapai Rp 24,5 triliun, dan di 2012 Rp 23 triliun, namun bisa bengkak dari alokasi awal. “Sejak 2011 anggaran perjalanan dinas di APBN tidak diuraikan lagi atau ditutup-tutupi,” tukasnya.

Dikatakan Yuna, anggaran perjalanan dinas ini selalu ditemukan adanya laporan penyimpangan. Seperti di 2009, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan anggaran dinas Rp 73,5 miliar di 35 kementerian/lembaga (K/L). Lalu di 2010 ada penyimpangan anggaran perjalanan dinas Rp 89,5 miliar di 44 K/L. “Namun dari temuan ini tidak ada efek jera yang timbul. Karena PNS yang ketahuan korupsi perjalanan dinas cuma ditegur dan disuruh mengembalikan uangnya,” pungkasnya.

Harian Ekonomi Neraca

PENGUMUMAN LELANG UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI JASA LANGGANAN LINK INTERKONEKSI BPK RI

uchie — Tue, 08 May 2012 01:58:10 +0000

Pengumuman Lelang Umum Dengan Pascakualifikasi Jasa Langganan Link Interkoneksi BPK RI untuk Kantor Pusat dan Koneksi WAN BPK RI untuk 33 Kantor Perwakilan, Pusdiklat, Balai Diklat Makasar dan Balai Diklat Medan.

lampiran

Usut Tiket Dinas Palsu

ian — Fri, 04 May 2012 03:15:55 +0000

Hasan Bisri, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia mengusut biro perjalanan yang kerap mengeluarkan tiket pesawat palsu. Tiket bodong itu biasanya dipakai untuk memanipulasi perjalanan dinas pegawai negeri sipil.

“Kepolisian seharusnya proaktif mengusut kasus ini,” kata Hasan di Jakarta, Kamis (3/5). Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengakui, salah satu biaya birokrasi yang menyita anggaran negara adalah perjalanan dinas. Bukan rahasia lagi kalau pegawai negeri sipil (PNS) yang berdinas keluar kota akan dititipi surat pertanggungjawaban (SPJ) dinas dari temannya yang sebenarnya tidak bertugas.

Menurut Hasan, korupsi biaya perjalanan dinas kerap terjadi di instansi pemerintah. Modusnya, antara lain, dalam laporan perjalanan dinas, bukti yang dilampirkan adalah tiket maskapai Garuda Indonesia, yang adalah pesawat standar perjalanan dinas PNS. Padahal, realisasinya, mereka memakai maskapai dengan harga tiket yang lebih murah.

Dalam melakukan korupsi ini, PNS biasanya bekerja sama dengan oknum biro perjalanan untuk menerbitkan tiket pesawat bodong. “Jika tidak ada yang menerbitkan tiket palsu, PNS tentu sulit memanipulasi biaya pesawat,” kata Hasan. Manipulasi juga terjadi pada sewa hotel dan jumlah PNS yang berdinas. PNS yang pergi hanya 10 orang, tetapi dilaporkan 15 orang.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menuturkan, modus pemalsuan tiket dan menambah jumlah PNS yang berdinas luar kota biasanya ditemukan dalam audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila perjalanan dinas fiktif, atau hanya titip SPJ kepada rekannya, PNS itu harus mengembalikan uang dinas.

Selain itu, menurut Gamawan, penggantian biaya perjalanan dinas tidak lagi diberikan secara lump sum (jumlah keseluruhan), tetapi sesuai ongkos yang dikeluarkan. “Dahulu karena diberikan lump sum, meski biaya yang diberi untuk kelas bisnis, tiket yang dibeli kelas ekonomi. Kelebihannya diambil sebagai keuntungan PNS,” katanya.

Hasan menambahkan, BPK tidak melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada biaya perjalanan dinas. “Laporan BPK soal perjalanan dinas langsung masuk dalam audit kementerian,” katanya. Mengenai total manipulasi perjalanan dinas di instansi pemerintah, ia mengatakan, tidak memiliki angkanya.

Secara terpisah, sejumlah PNS di kementerian di Jakarta mengakui, banyak celah yang bisa dilakukan untuk mengakali pertanggungjawaban dinas luar kota. Selain dari tiket pesawat, mereka juga bisa mendapat boarding pass Garuda Indonesia dari biro perjalanan tertentu. Namun, diakui BPK kini bisa mendeteksi tiket dan boarding pass bodong itu.

Item lain yang bisa direkayasa adalah tagihan hotel. PNS juga bisa mendapatkan tagihan hotel palsu. Selain itu, mereka juga bisa memperlama waktu dinas luar kota.

Kompas

Sengketa Kewenangan Pembelian Saham PT Newmont

uchie — Thu, 03 May 2012 09:56:00 +0000

Sidang perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) sampai saat ini masih berlangsung. Terhitung sudah tujuh kali sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung dengan agenda sidang pertama adalah pemeriksaan pendahuluan, sidang kedua perbaikan permohonan dan mendengarkan jawaban Termohon I (DPR) dan Termohon II (BPK), dan sidang-sidang berikutnya mendengarkan keterangan ahli dari pemohon, termohon, dan MK. Perbedaan pendapat terus berlangsung antara dua pihak melalui pernyataan para ahli.
Perkara tersebut berawal dari hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh BPK, yang menyatakan bahwa pembelian 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT), sebuah perseroan tertutup, tahun 2010 merupakan kegiatan pemisahan keuangan negara dari APBN ke swasta yang harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pembelian saham PT NNT dilakukan oleh BPK berdasarkan permintaan DPR melalui surat Nomor:PW.01/5188/DPR RI/VI/2011 tertanggal 21 Juni 2011.
Pemohon yang dalam hal ini adalah Presiden RI (diwakili oleh kuasa hukumnya) berpendapat bahwa pembelian 7% saham divestasi PT NNT Tahun 2010 oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dilakukan untuk dan atas nama Pemerintah RI dalam keadaan normal dan bukan dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional sehingga tidak perlu persetujuan DPR dan tidak tunduk pada ketentuan Pasal 24 ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2003. Oleh karena itu, atas hasil pemeriksaan BPK tersebut, DPR dan BPK dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan kewenangan kostitusional pemohon.
BPK menguraikan dalam laporan hasil pemeriksaannya, hasil penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan diketahui bahwa ketentuan Pasal 24 UU Nomor 17 Tahun 2003 antara lain mengatur hubungan antara pemerintah dengan perusahaan negara, daerah dan swasta. Pada pasal tersebul dijelaskan aturan mengenai pemberian pinjaman/hibah/pernyertaan modal pada perusahaan negara dan daerah dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari DPR, sedangkan pada swasta pemberian pinjaman/penyertaan modal hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu untuk penyelamatan perekonomian nasional setelah memperoleh persetujuan dari DPR. Oleh karena itu, BPK menyimpulkan bahwa penyertaan modal pada perusahaan negara/daerah baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan tertentu harus memperoleh persetujuan DPR/DPRD.
Pada prinsipnya pemerintah tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap perusahaan swasta, sehingga pemerintah tidak memiliki keharusan memberikan penyertaan modal kepada perusahaan-perusahaan swasta. Namun demikian apabila terdapat kondisi yang mengancam perekonomian nasional, pemerintah diperkenankan untuk melakukan penyelamatan dengan cara memberikan pinjaman atau penyertaan modal kepada perusahaan swasta tersebut dengan melalui persetujuan dari DPR sebagai wakil rakyat.
Prof. Dr. Bagir Manan (salah satu ahli dari BPK) menyatakan bahwa BPK berwenang memberikan pendapat sepanjang menyangkut pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur UU Nomor 15 Tahun 2006, Pasal 11 huruf a. Wewenang tersebut merupakan wewenang eksklusif BPK yang tidak dibagi dengan pihak lain, termasuk dengan Presiden (Pemerintah), maka Presiden (Pemerintah) tidak mempunyai wewenang memberikan pendapat sebagaimana dimaksud UU tersebut. Dengan demikian tidak mungkin ada sengketa wewenang antara BPK dengan Presiden (Pemerintah).
Berdasarkan pendapat para ahli dari Termohon II (Prof. Dr. Frans Limahelu, SH; Prof. Dr. Muchsan, SH; Drs. Siswo Sujanto, DEA; Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis; Dr. Revisond Baswir; Dr. Ni’matul Huda; Dr. Irmanputra Sidin; dan Prof. Dr. Bagir Manan, SH) disimpulkan bahwa : (1) pembelian 7 persen saham PT NNT oleh PIP tidak dapat digolongkan lain kecuali sebagai investasi langsung atau penyertaan modal, sehingga harus dibahas dan disetujui terlebih dahulu oleh DPR sebelum dilaksanakan; (2) pemeriksaan BPK terhadap proses pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 oleh PIP atas permintaan DPR merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK sebagai bentuk dari kewajiban konstitusionalnya sehingga tidak ada unsur melampaui wewenang, maupun sebagai tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang.
Sementara itu, Dr. Anggito Abimanyu, dosen FE UGM, ahli yang dihadirkan oleh MK mengatakan bahwa berdasar hasil kajiannya menunjukkan alokasi dana divestasi 7 persen saham PT NNT belum terinci dalam Rencana Kegiatan Investasi ataupun Rencana Bisnis dan Anggaran PIP 2011. Selain itu, rincian Belanja Satuan Kerja Investasi Pemerintah pada APBN 2011 telah tercantum angka Rp1 triliun sehingga belum mencukupi untuk pembelian 7 persen saham PT NNT. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses pembelian 7 persen saham PT NNT oleh pemerintah cq PIP masih memerlukan persetujuan komisi terkait DPR sebagai kelengkapan persetujuan APBN.
Said Didu, mantan Sekretaris Menteri Kementerian BUMN, ahli lain yang dihadirkan oleh DPR mengatakan bahwa rencana pembelian 7 persen saham divestasi PT NNT oleh pemerintah dinilai harus melalui persetujuan DPR. “Kasus divestasi ini terkait disiplin anggaran. Artinya, bila pemerintah tidak menyebutkan rencananya dalam APBN, tentunya anggaran tidak boleh digunakan tanpa persetujuan dari DPR, ” kata Said Didu. Ia juga menegaskan, hasil audit BPK sebaiknya tidak digugat. Implikasinya sangat luas yakni berupa ketidakpastian hukum terhadap lembaga negara. “Jika hasil auditor bisa digugat, berarti setiap koruptor yang dinyatakan merugikan negara berdasarkan hasil audit BPK bisa menggugat dong?”, kata Said Didu.
Sidang SKLN di MK akan kembali digelar pada hari Selasa, 8 Mei 2012 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pihak pemohon dan termohon.

Keterangan Ahli BPK:

BPK RI Sepakati Cara Mengakses Data dengan Pemerintah Daerah dan BUMD Provinsi Lampung

trie — Tue, 01 May 2012 06:43:02 +0000

Bandar Lampung, Senin (30 April 2012) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan 15 pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan 4 (empat) BUMD di wilayah provinsi Lampung tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung, Novy G.A Pelenkahu, MBA., Ak. dengan para pimpinan pemerintah daerah dan pimpinan RSUD A. Moeloek, PDAM Way Rilau, Bank Lampung, dan Bank Pasar di Aula Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung. Kegiatan ini disaksikan oleh Ketua BPK RI, Drs. Hadi Poernomo, Ak., Anggota BPK RI, Drs. Sapto Amal Damandari, Ak., Gubenur Provinsi Lampung, Drs.Sjachroedin Z.P., S.H, Pimpinan DPRD Se-Provinsi Lampung, pimpinan instansi vertikal Provinsi Lampung, dan para pejabat di lingkungan BPK RI.

Terkait dengan penandatanganan nota kesepahaman, hal ini merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan sinergi antara BPK RI dengan para pemangku kepentingan, termasuk diantaranya dengan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK RI mendapat kewenangan meminta data/dokumen kepada pihak yang diperiksa (auditee) dan/atau pihak lain yang terkait. Untuk mempermudah perolehan data/dokumen, BPK RI memprakarsai pembentukan pusat data dengan auditee melalui strategi link and match.

Melalui nota kesepahaman ini, selanjutnya akan dibentuk pusat data BPK RI dengan menggabungkan data elektronik BPK RI (E-BPK) dengan data elektronik auditee (E-Auditee). Melalui pusat data tersebut, BPK RI dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan, dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan cara ini, monitoring keuangan negara akan semakin kuat dan pemeriksaan BPK RI akan semakin efisien dan efektif. Konsep seperti ini, disebut dengan BPK Sinergi. Dalam sinergi data tersebut, BPK akan menjalin kerja sama pembentukan pusat data BPK secara elektronik dengan auditee yang selanjutnya disebut dengan Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI).

BPK RI mengharapkan melalui BPK Sinergi tersebut akan memberikan manfaat yaitu: 1) mengurangi KKN secara sistemik; 2) mendukung optimalisasi penerimaan negara; 3) mendukung efisiensi dan efektifitas pengeluaran negara. Apabila insiatif BPK tersebut dapat direalisasikan maka optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara akan lebih cepat terwujud, sehingga diharapkan dapat dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf a dan b UU No. 15 Tahun 2004, dan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2006, BPK RI memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa tanpa nota kesepahaman bersama ini BPK RI tetap berwenang untuk mengakses data pemerintah daerah yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nota kesepahaman ini lebih mengatur tata cara akses data terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Melalui nota kesepahaman ini, BPK RI berharap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat lebih optimal sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk mendorong terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelumnya BPK RI telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan lembaga perwakilan, lembaga negara, kementerian negara/lembaga, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah, termasuk dengan Supreme Audit Institution negara lain (BPK Luar Negeri).

Dengan penandatanganan nota kesepahaman pada hari ini (30/4), BPK RI telah menandatangani 1.106 nota kesepahaman dengan rincian seperti tabel di samping, termasuk di antaranya 574 nota kesepahaman tentang pengembangan dan pengelolaan informasi untuk akses data.

MoU BPK RI yang Telah Dilaksanakan s.d 30/4/2012
-	DPR	1
-	DPD	1
-	DPRD	514
-	BPK Luar Negeri	16
-	Lembaga Negara	6
-	Kementerian	34
-	Non Kementerian	42
-	BUMN	143
-	BUMD	4
-	Pemerintah Daerah	345
	Jumlah	1.106

Biro Humas dan Luar Negeri

Format PDF

MoU BPK RI yang Telah Dilaksanakan s.d 30/4/2012
-	DPR	1
-	DPD	1
-	DPRD	514
-	BPK Luar Negeri	16
-	Lembaga Negara	6
-	Kementerian	34
-	Non Kementerian	42
-	BUMN	143
-	BUMD	4
-	Pemerintah Daerah	345
	Jumlah	1.106