Situs Resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

DPRD Pesisir Selatan Belajar Program Multiguna Di Tangerang

ian — Thu, 19 Nov 2009 04:04:15 +0000

DPRD Pesisir Selatan Belajar Program Multiguna Di Tangerang (Pelita)

Proyek Senilai Rp7,2 M di Aceh Utara Tanpa Tender

ian — Thu, 19 Nov 2009 03:58:12 +0000

Proyek Senilai Rp7,2 M di Aceh Utara Tanpa Tender (Pelita)

Legislative inquiry into Bank Century scandal: Are they Serious?

ian — Thu, 19 Nov 2009 03:49:55 +0000

Legislative inquiry into Bank Century scandal: Are they Serious? (Jakarta Post)

Hasil Audit Bank Century Segera Diserahkan

ian — Wed, 18 Nov 2009 02:36:32 +0000

Hasil Audit Bank Century Segera Diserahkan (Koran Tempo)

Mantan Bupati dan Sekda Ende Menjadi Tersangka

ian — Wed, 18 Nov 2009 02:31:45 +0000

Mantan Bupati dan Sekda Ende Menjadi Tersangka (Suara Karya)

BPK Tingkatkan Sinergi dengan Auditee

uchie — Tue, 17 Nov 2009 07:29:19 +0000

Pada 17 November 2009, Pimpinan dan para Anggota BPK RI melakukan pertemuan dengan pimpinan entitas pemeriksaan dalam pembinaan Anggota I BPK RI di Auditorium BPK RI, Jakarta. Kegiatan ini bertema “Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2010 dalam pembinaan Anggota I BPK RI Menuju Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian” dan dibuka oleh Ketua BPK RI, Hadi Poernomo yang sekaligus sebagai Keynote Speeker dalam pertemuan ini.
Dalam Pidatonya, Ketua BPK RI menjelaskan bahwa perbaikan tata kelola keuangan Negara harus menjadi kepedulian bersama para pemangku kepentingan. BPK tidak dapat berjuang sendiri mewujudkannya sehingga diperlukan sinergi antara BPK dengan semua lembaga Negara. BPK hanya dapat mendorong perbaikan melalui fungsi rekomendasi, sedangkan yang akan menindaklanjuti segala rekomendasi BPK adalah Pemerintah.
Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dan sinergi antara BPK RI dengan auditee serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui tugas pemeriksaan yang dilakukan BPK RI sesuai amanat konstitusi. Hal ini dilakukan sejalan dengan keinginan Pemerintah yang mencanangkan perolehan opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada 2012.
“Melalui pertemuan ini, BPK memulai inisiatif percepatan opini WTP mulai dari perencanaan pemeriksaan LKKL tahun 2010 dengan membuka komunikasi antara BPK dengan para pengelola keuangan pada LKKL di lingkungan Auditorat Keuangan Negara I BPK RI”, demikian disampaikan Anggota I BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara dalam sambutannya.
Pertemuan tersebut diikuti oleh pimpinan entitas pemeriksaan pada pembidangan Auditorat Keuangan Negara I ini, yaitu dari Departemen Pertahanan, TNI, BIN, Kejaksaan Agung, KPK, Komnas HAM, Polri, Departemen Luar Negeri, Departemen Perhubungan, KPU, dan Departemen Hukum dan HAM.

KPK Diminta Bongkar Semua Korupsi di PLN

ian — Tue, 17 Nov 2009 06:02:45 +0000

KPK Diminta Bongkar Semua Korupsi di PLN (Rakyat Merdeka)

BPK Tingkatkan Hubungan dan Sinergi dengan Auditee

uchie — Tue, 17 Nov 2009 03:15:18 +0000

Jakarta, Selasa (17 November 2009) – Badan Pemeriksa Keuangan berinisiatif membuka komunikasi dengan para pengelola keuangan negara untuk percepatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Inisiatif tersebut dimulai dengan pertemuan antara Pimpinan dan Anggota I BPK RI dengan pimpinan entitas pemeriksaan dalam pembinaan Anggota I BPK RI dengan tema “Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2010 dalam pembinaan Anggota I BPK RI Menuju Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian”, pada hari ini (17/11) di Auditorium BPK RI.

Pertemuan ini dilakukan sejalan dengan keinginan Pemerintah mencanangkan perolehan opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada 2012. Hal ini perlu didahului dengan perolehan opini WTP oleh Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) yang menguasai anggaran besar. Jangka waktu dua tahun menjadi dasar perlunya percepatan perbaikan penyajian LKKL khususnya untuk tahun 2010 dan 2011.

“Melalui pertemuan ini, BPK memulai inisiatif percepatan opini WTP mulai dari perencanaan pemeriksaan LKKL tahun 2010 dengan membuka komunikasi antara BPK dengan para pengelola keuangan pada LKKL di lingkungan Auditorat Keuangan Negara I,” jelas Anggota I BPK, Moermahadi Soerja Djanegara.

Rangkaian kegiatan pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dan sinergi antara BPK RI dengan auditee, dalam rangka untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui tugas pemeriksaan yang dilakukan BPK RI sesuai amanat konstitusi.

Pertemuan dibuka oleh Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, dan diikuti pimpinan entitas pemeriksaan pada pembidangan AKN I, antara lain dari Departemen Pertahanan, TNI, BIN, Kejaksaan Agung, KPK, Komnas HAM, Polri, Departemen Luar Negeri, Departemen Perhubungan, KPU, serta Departemen Hukum dan HAM.

BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI BPK RI

Format PDF

BPK di Mata “Orang Batak”

ian — Tue, 17 Nov 2009 02:52:59 +0000

BPK di Mata “Orang Batak” (Seputar Indonesia)

MoU BPK dan Depkeu

uchie — Tue, 17 Nov 2009 00:30:04 +0000

Pada tanggal 5 Maret 2009, BPK dan Depkeu menandatangani MoU Kerjasama dalam rangka Pemeriksaan Keuangan Negara melalui Sistem Jaringan Komunikasi Data. Kerjasama ini merupakan perwujudan pemanfaatan teknologi khususnya mengenai akses data keuangan yang semula tersedia secara offline menjadi online sehingga dapat mempercepat proses perolehan data oleh BPK. Sistem ini hanya merupakan salah satu cara BPK untuk mengambil dan menggunakan data secara online untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan.