Bidang Tugas Pimpinan BPK RI

No.

Pimpinan BPK

Bidang Tugas Pembinaan

Objek Pembinaan

1.

Ketua merangkap Anggota

Drs. Hadi Purnomo, Ak.

  • Kelembagaan BPK
  • Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara secara umum
  • Hubungan Kelembagaan Dalam Negeri dan Luar Negeri

2.

Wakil Ketua merangkap Anggota

Dr. Ir. Herman Widyananda, S.E., M.Si.

  • Pelaksanaan Tugas Penunjang dan Sekretaris Jenderal
  • Penanganan Kerugian Negara.

3.

Anggota I

Dr. H. Moermahadi Soerja Djanegara , S.E., Ak., M.M.

  • Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.
  • Departemen Luar Negeri
  • Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
  • Departemen Pertahanan Departemen Perhubungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
  • Kejaksaan Agung
  • Polri
  • Badan Intelijen Negara
  • Badan Narkotika Nasional
  • Badan Meteorologi dan Geofisika
  • Lembaga Ketahanan Nasional
  • Dewan Ketahanan Nasional
  • Lembaga Sandi Negara
  • Komisi Nasional HAM
  • Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Pemilihan Umum
  • Lembaga terkait di lingkungan entitas pemeriksaan tersebut di atas

4.

Anggota II

Drs. H. Taufiequrachman Ruki, S.H.

  • Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Perencanaan Pembangunan Nasional
  • Pemeriksaan Investigatif
  • Departemen Keuangan
  • Departemen Perdagangan
  • Departemen Perindustrian
  • Bank Indonesia
  • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  • BAPPENAS
  • Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Menengah
  • Badan Koordinasi Penanaman Modal
  • Badan Pusat Statistik
  • PPATK
  • PT. Perusahaan Pengelola Aset
  • Lembaga Penjamin Simpanan
  • Badan Standardisasi Nasional
  • Lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas

5.

Anggota III

Hasan Bisri, S.E.

  • Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Lembaga Negara, Kesejahteraan Rakyat, Kesekretariatan Negara, Aparatur Negara, Riset dan Teknologi
  • MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY
  • Departemen Sosial
  • Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
  • Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  • Departemen Komunikasi dan Informatika
  • Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
  • Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
  • Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
  • Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
  • Kementerian Negara Perumahan Rakyat
  • Kementerian Negara Riset dan Teknologi
  • Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
  • Badan Pengawas Tenaga Nuklir
  • Badan Tenaga Nuklir Nasional
  • Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
  • LIPI
  • Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
  • Perpustakaan Nasional
  • Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana
  • Badan Pelaksana Tabungan Perumahan
  • Sekretariat Negara
  • BKKBN
  • Badan Kepegawaian Negara
  • BPKP
  • Badan Pertanahan Nasional
  • Lembaga Administrasi Negara
  • Arsip Nasional
  • Badan Pengelola Gelora Bung Karno
  • Badan Pengelola Komplek Kemayoran
  • Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
  • Lembaga Penyiaran Publik RRI dan TVRI
  • LKBN Antara
  • Taman Mini Indonesia Indah
  • Lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas

6.

Anggota IV

Dr. Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.

  • Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Lingkungan Hidup, Pengelola Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur.
  • Departemen Pertanian
  • Departemen Kehutanan
  • Departemen Kelautan dan Perikanan
  • Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
  • Departemen Pekerjaan Umum
  • Kementerian Negara Lingkungan Hidup
  • Badan Pengatur Hilir Migas
  • Lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas

7.

Anggota V

Drs. Sapto Amal Damandari, Ak.

  • Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Wilayah I (Sumatera dan Jawa)
  • Departemen Dalam Negeri
  • Departemen Agama
  • Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nangroe Aceh Darussalam
  • Badan Pengembangan Industri Pulau Batam

Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan BUMD di wilayah:

  • Provinsi NAD
  • Provinsi Sumatera Utara
  • Provinsi Sumatera Barat
  • Provinsi Riau
  • Provinsi Kepulauan Riau
  • Provinsi Jambi
  • Provinsi Sumatera Selatan
  • Provinsi Bengkulu
  • Provinsi Bangka Belitung
  • Provinsi Lampung
  • Provinsi Banten
  • Provinsi Jawa Barat
  • Provinsi DKI Jakarta
  • Provinsi Jawa Tengah
  • Provinsi DI Yogyakarta
  • Provinsi Jawa Timur
  • Lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas

8.

Anggota VI

Dr. H. Rizal Djalil

  • Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua)
  • Departemen Kesehatan
  • Departemen Pendidikan Nasional
  • Kementerian negara Pembangunan Daerah Tertinggal
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota, dan BUMD di wilayah:

  • Provinsi Bali
  • Provinsi NTB
  • Provinsi NTT
  • Provinsi Kalimantan Barat
  • Provinsi Kalimantan Tengah
  • Provinsi Kalimantan Selatan
  • Provinsi Kalimantan Timur
  • Provinsi Sulawesi Barat
  • Provinsi Sulawesi Selatan
  • Provinsi Sulawesi Tengah
  • Provinsi Sulawesi Tenggara
  • Provinsi Gorontalo,
  • Provinsi Sulawesi Utara
  • Provinsi Maluku Utara
  • Provinsi Maluku
  • Provinsi  Irian Jaya Barat
  • Provinsi Papua
  • Lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas

9.

Anggota VII

Drs. T. Muhammad Nurlif

  • Pemeriksaan Pengelolaan  dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Keuangan negara yang Dipisahkan
  • Kementerian Negara BUMN
  • BUMN dan anak perusahaan
  • Badan Pelaksana Pengendalian Usaha Migas (termasuk Kontraktor Production Sharing/KPS Pertambangan)
  • Badan Pembina proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan
  • Lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas