Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disusun dengan tujuan, antara lain untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, BPK memiliki hasil BPK. Hasil BPK merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK sesuai peraturan perundang-undangan. Hasil BPK antara lain Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), IHPS, Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Hasil Penghitungan Kerugian Negara, Hasil Pemantauan Penyelesaian Temuan Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana, Hasil Penghitungan Kerugian Negara, pendapat BPK, keterangan ahli, dan masih banyak lagi.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas sistem pengendalian intern.

BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 (satu) semester. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan kepada Presiden serta Gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan dan dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan negara.

Kebijakan BPK memperhatikan penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai bencana nasional, perlu diatur penyelesaian tugas kedinasan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagai upaya berkelanjutan atas pencegahan penyebaran COVID-19 sehingga menghimbau pelaksanaan pembatasan interaksi sosial ini menjadi wajib, terutama disaat jumlah penderita Covid-19 di Indonesia terus melonjak, dengan kondisi ini pegawai di lingkungan BPK diharapkan dapat beraktivitas di rumah saja dan tetap produktif.