BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 (satu) semester. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan kepada Presiden serta Gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan dan dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan negara.

Kebijakan BPK memperhatikan penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai bencana nasional, perlu diatur penyelesaian tugas kedinasan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagai upaya berkelanjutan atas pencegahan penyebaran COVID-19 sehingga menghimbau pelaksanaan pembatasan interaksi sosial ini menjadi wajib, terutama disaat jumlah penderita Covid-19 di Indonesia terus melonjak, dengan kondisi ini pegawai di lingkungan BPK diharapkan dapat beraktivitas di rumah saja dan tetap produktif.

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi BPK dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar organisasi. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disusun dengan tujuan, antara lain untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pemberlakukan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berfungsi untuk mengatur dan menjamin terwujudnya Hak Atas Informasi yang dimiliki oleh warga negara atau masyarakat. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan pula tentang kewajiban Badan Publik untuk menyediakan informasi agar dapat diakses publik. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, BPK menyusun peraturan internal yaitu Peraturan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui antara lain situs web BPK dan Pusat Informasi dan Komunikasi.