BERITA UTAMA

Rabu, 24 November 2010, Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan memberikan pemaparan mengenai reformasi birokrasi BPK RI dalam acara Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Nasional di Hotel Sahid, Jakarta. acara ini diikuti oleh Sekda Provinsi, Kepala Biro Organisasi Provinsi, Kepala BKD, Kepala Bappeda Provinsi, Sekda Kabupatem/Kota seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, Sekretaris Jenderal BPK menjelaskan empat bidang reformasi yang dilakukan BPK RI. Empat bidang itu adalah reformasi Kelembagaan atau organisasi, Proses Bisnis, Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana. Reformasi kelembagaan salah satunya adalah dengan mengembangkan jabatan fungsional. Tidak hanya pemeriksa atau auditor yang fungsional, melainkan saat ini terdapat jabatan fungsional widyaiswara, arsiparis, dan pranata computer.

Sedangkan reformasi dibidang Proses Bisnis dengan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dihampir semua unit kerja BPK RI. Kemudian dibidang Sumber Daya Manusia antara lain adalah dengan proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel. Target tahun depan diterapkannya MAKIN (manajemen Kinerja Individu) yaitu : penilaian kinerja setiap individu. Reformasi keempat adalah dibidang sarana prasarana. BPK telah mengembangkan Sistem Informasi. Misalnya dengan membangun database sumber daya manusia dan sistem manajemen pemeriksaan.

Kedepan, BPK RI akan terus meningkatkan perbaikan dan penyempurnaan dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang diinginkan seluruh lapisan masyarakat. Dengan reformasi birokrasi yang makin baik, maka diharapkan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara akan makin transparan dan akuntabel.