BERITA UTAMA

Anggota I BPK Dorong BMKG Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

BOGOR, Humas BPK - Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadnyana, mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Hal itu disampaikan Anggota I BPK saat menjadi pembicara dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional BMKG Tahun 2022 bertema "SDM Unggul dan Layanan Prima untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Indonesia yang Inklusif dan Berkelanjutan" di Bogor, Senin (6/6).

"Transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara," ujar Anggota I BPK.

"Oleh karena itu, BPK sesuai visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Strategis BPK, mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang bersih dan transparan di lingkungan pemerintahan pada umumnya, termasuk dalam hal ini BMKG," tambahnya.

Anggota I BPK mengungkapkan, BPK mengapresiasi BMKG yang dalam lima tahun berturut-turut sejak 2016 s.d. 2020 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan.

"Pencapaian tersebut adalah kerja keras Kepala BMKG dan seluruh jajarannya. BPK mengapresiasi capaian tersebut dan berharap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BMKG dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi," ungkap Anggota I BPK dalam kegiatan yang dibuka oleh Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dan diikuti oleh pejabat struktural di lingkungan BMKG tersebut.

Lebih lanjut, Anggota I BPK dalam kesempatan itu juga memaparkan hasil pemeriksaan BPK yang dilaksanakan selama tahun 2021. Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian.

Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan bahwa pengelolaan kegiatan observasi, analisis, dan forecasting belum sepenuhnya efektif untuk mendukung deteksi dini bencana banjir. Lebih lanjut, Anggota I BPK juga mengungkapkan bahwa masih terdapat kesenjangan realisasi pemenuhan alat operasional utama (aloptama) meteorologi dan klimatologi dengan roadmap BMKG.

"Atas permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan," kata Anggota I BPK.

"Diharapkan juga peranan dari Inspektur BMKG untuk pelaksanaan rekomendasi BPK ini," tambahnya.

Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Feri Wibisono, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, Auditor Utama Keuangan Negara I BPK, Novy G. A. Pelenkahu, dan jajaran BMKG.

Bagikan konten ini: