BERITA UTAMA

Anggota V BPK Lantik Pengurus IPKN Wilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT

SIDOARJO, Humas BPK - Dewan Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Negara (DPN IPKN) menyelenggarakan pelantikan Pengurus IPKN Wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur periode 2020-2023. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bahrullah Akbar selaku Ketua Umum DPN IPKN di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (22/10/2020).

Kegiatan pelantikan yang dilaksanakan secara langsung maupun virtual tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum DPN IPKN, Pengawas IPKN, Anggota Dewan Pengarah IPKN, para Pengurus IPKN, pelaksana di lingkungan BPK Perwakilan, Gubernur, Wakil Gubernur, serta para undangan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Kantor Akuntan Publik (KAP), dan unsure pemerintah daerah serta akademisi setempat.

Dalam sambutannya, Bahrullah Akbar mengatakan bahwa IPKN wilayah merupakan perpanjangan tangan IPKN dalam menjalankan tugas, kegiatan dan fungsi organisasi di bawah koordinasi Koordinator IPKN Wilayah. Berdasarkan hal tersebut, maka dibentuk pengurus wilayah pada setiap IPKN wilayah di 34 provinsi.

"Dengan telah dilantiknya kepengurusan wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT, maka sudah 28 pengurus IPKN wilayah yang telah resmi dilantik," ungkap Bahrullah Akbar.

Bahrullah Akbar berharap para Pengurus IPKN yang telah dilantik mampu memimpin IPKN wilayah dengan baik, sehingga keberadaan organisasi profesi ini semakin mendukung peningkatan kompetensi, profesionalitas dan tentunya kinerja dari para pemeriksa keuangan Negara dalam mendorong terciptanya tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, Bahrullah Akbar juga berharap IPKN bias menjadi wadah komunikasi dan koordinasi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang dijalin dengan pembinaan dan pengembangan hubungan kelembagaan, seperti kelompok organisasi profesi akuntan, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan asosiasi APIP.

Bagikan konten ini: