BERITA UTAMA

Bangun Sinergi dan Kolaborasi, BPK dan LAN Tandatangani Nota Kesepamahan

JAKARTA, Humas BPK - Dalam rangka untuk peningkatan sinergi dan koordinasi dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna dan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), di Kantor Pusat BPK, pada Selasa (15/12/2020).

Ketua BPK dalam sambutannya mengatakan, sinergi dan kolaborasi menjadi mantra baru dalam pengembangan tata kelola organisasi. Secara konsepsional maupun faktual sulit dibayangkan suatu organisasi dapat berkembang dalam lingkungan yang terus berubah tanpa upaya sistematik untuk saling berbagi dan memberi manfaat dengan organisasi lainnya.

Ego sektoral baik intra maupun antar organisasi adalah penghalang atau penghambat yang harus diatasi dengan cara-cara baru yang lebih adaptif, sehingga organisasi dapat bertahan, tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.

Dalam kerangka itulah maka kerjasama antara BPK dan LAN menjadi sesuatu yang semakin relevan dan urgent. BPK adalah lembaga negara yang memiliki wewenang konstitusional memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sementara LAN merupakan lembaga pemerintah yang diberikan kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara.

Secara konsepsional hal ini berarti membangun sinergi dan kolaborasi dalam upaya penguatan transparansi dan akuntabilitas dengan pengembangan sumber daya aparatur sipil negara. Upaya membangun sinergi dan kolaborasi tersebut dipandang perlu untuk dilembagakan dalam bentuk kerjasama.

Ruang lingkup nota kesepahaman yang ditandatangani ini meliputi pertukaran data dan/atau informasi, kajian kebijakan dan inovasi, pendidikan dan pelatihan serta bidang lain sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu dalam kesempatan ini Ketua BPK kembali mengingatkan bahwa akuntabilitas tidak lagi memadai pada level administratif prosedural melainkan harus sudah menjadi nilai dan budaya yang hidup dimasyarakat oleh karena itu sejak akhir tahun 2019 BPK mengusung tagline Accountability for All atau Akuntabilitas Untuk Semua, sebagai gerakan kolektif yang bertujuan untuk mengintegrasikan akuntabilitas dalam setiap elemen kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Saat ini BPK adalah organisasi yang terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Selain memantapkan positioning-nya sebagai lembaga pemeriksa keuangan yang bebas, mandiri dan profesional, BPK juga secara intens bertransformasi menjadi lembaga pemeriksa yang lebih mutakhir, tangguh dan agile (tangkas) dalam merespon dinamika perubahan lingkungan eksternalnya.

"Pelatihan kepemimpinan yang dilakukan oleh LAN dirasa perlu mengembangkan muatan materi yang dapat memberikan awareness tentang akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini bertujuan agar para peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan aparatur memiliki pemahaman bahkan mampu membangun tata kelola khususnya tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel," ungkap Ketua BPK.

Hadir dalam penandatangan nota kesepahaman ini Anggota III BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BPK dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPK dan LAN.

Bagikan konten ini: