BERITA UTAMA

BPK dan BAKN Bahas Hasil Pemeriksaan atas Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan

JAKARTA, Humas BPK – Bertujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK atas dana otonomi khusus Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh, serta dana keistimewaan pemerintah D.I. Yogyakarta, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengundang Pimpinan BPK dalam suatu rapat konsultasi, Senin (10/2/20), bertempat di Ruang Rapat BAKN, Gedung Nusantara I DPR RI.

Hadir pada rapat tersebut adalah Anggota V BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bahrullah Akbar dan Anggota VI BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Harry Azhar Azis, didampingi oleh Auditor Utama KN V BPK, Novian Herodwijanto, Auditor Utama KN VII BPK, Akhsanul Khaq, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua, Paula Henry Simatupang, serta para pejabat fungsional pemeriksa lainnya.

Rapat dibuka oleh Ketua BAKN DPR RI, H. Marwan Cik Asan, yang berharap BPK dapat memberikan saran dan masukan kepada BAKN terkait pelaksanaan dana otonomi khusus dan dana keistimewaan ke depannya. Hasil telaah BAKN DPR RI kemudian akan disampaikan kepada komisi terkait di sidang paripurna DPR RI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait dana otonomi khusus di Aceh, total sejumlah 17 (tujuh belas) rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu 15 (lima belas) rekomendasi pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2008 s.d. 2018, dan 2 (dua) rekomendasi pada Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) periode 2008 s.d. 2010. Sedangkan hasil pemeriksaan kinerja atas dana keistimewaan Pemerintah D.I. Yogyakarta menunjukkan bahwa terdapat ketentuan terkait urusan tata ruang, kebudayaan dan kelembagaan yang belum disusun, atau telah disusun namun belum ditetapkan. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota V BPK dalam paparannya.

Sementara itu, Anggota VI BPK menyatakan bahwa pemberian dana otonomi khusus di Papua yang meningkat setiap tahun, dimana selama tahun 2002 s.d. 2020, dana otonomi khusus Provinsi Papua sebesar 92,9 triliun dan Provinsi Papua Barat sebesar 48 triliun, diharapkan dapat digunakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan undang-undang. “Tujuan otonomi khusus seperti ditetapkan oleh undang-undang adalah mengurangi ketimpangan pembangunan, kewenangan yang lebih luas di dalam NKRI, tanggung jawab yang lebih besar, memberikan perlindungan dan kesempatan yang lebih luas kepada OAP (Orang Asli Papua), dan terakhir adalah kesejahteraan dan kemakmuran”, tegasnya.

Rapat konsultasi yang membahas lebih dalam atas temuan-temuan BPK ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua BAKN DPR RI, Hendrawan Supratikno dan Ahmad Syaikhu, serta para Anggota BAKN DPR RI di antaranya M. Sarmuji, Bambang Haryadi,H. Bachrudin Nasori, dan H.M. Amir Uskara.

Bagikan konten ini: