BPK dan Lemhanas Satukan Upaya Kolaboratif dengan Pendekatan Whole of Government
Jakarta, Jumat (27 November 2020) - Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) dan Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhanas) menyatukan upaya kolaboratif dengan pendekatan Whole of Government. BPK dan Lemhanas memiliki tugas, kewenangan, kebutuhan, dan peran yang berbeda. Hal ini membutuhkan pendekatan kolaboratif dengan ruang lingkup yang lebih luas dalam mencapai tujuan bernegara. Pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif dari keseluruhan sektor ini sering disebut dengan Whole of Goverment.
Hal ini dinyatakan oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam sambutannya setelah menandatangani Nota Kesepahaman antara BPK RI dengan Lemhanas RI bersama Gubernur Lemhanas Letnan Jenderal TI (Purn) Agus Widjojo, di Kantor Pusat BPK, Jakarta, hari ini (27/11). Nota kesepahaman tersebut berisi tentang kerja sama dan koordinasi dalam rangka mendukung tugas dan fungsi kelembagaan, dengan ruang lingkup meliputi pertukaran data dan/atau informasi, kajian dan penelitian, pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan lain.
BPK merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sedangkan Lemhanas merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas menyelenggarakan pendidikan kader pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategik, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. "Pendekatan Whole of Government melalui koordinasi dan kolaborasi sejumlah lembaga diharapkan dapat meningkatkan aspek efektif dan efisiensi, serta menghindari tumbuhnya ego sektoral. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting menghadapi tantangan dalam praktik Whole of Government," jelas Ketua BPK.
Saat ini, BPK melakukan upaya peningkatan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis. BPK juga didorong untuk menjadi organisasi pembelajar yang dapat menyempurnakan pengembangan berkelanjutan melalui pola baru kepemimpinan dalam tantangan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan salah satu tugas Lemhannas yaitu menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang antara lain berpikir komprehensif, holistik, integratif dan profesional, serta mempunyai cakrawala pandang yang universal.
BPK berharap penandatanganan nota kesepahaman ini dapat mendukung BPK menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.
Biro Humas dan Kerja Sama Internasional