BPK dan Pemerintah Gelar Kick Off Meeting Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19
JAKARTA, Humas BPK - Begitu banyak dan luas masalah tata kelola yang dihadapi dalam penanganan dampak Pandemi Covid-19. Didalamnya melibatkan pemerintah pusat, seluruh pemerintah daerah, dan entitas pengelola keuangan negara lainnya, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahkan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Secara internal, sesungguhnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengawasi, mengatasi dan mengawal pelaksanaan penangangan Pandemi Covid-19 di Indonesia, khususnya dalam pemulihan ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna saat menghadiri Kick Off Meeting Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020, bersama dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, pada Selasa (08/09/2020).
Selain Ketua BPK dan Presiden turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Auditor Utama Keuangan Negara III Bambang Pamungkas dan Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko Bernardus Dwita Pradana.
Lebih lanjut Ketua BPK mengatakan untuk menjamin agar penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi dilaksanakan dengan tata kelola yang transparan, accountable dan efektif, dibutuhkan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan yang bersifat menyeluruh. Skala masalah tata kelola dalam pemeriksaan sangat luas, sehingga diistilahkan sebagai semesta pemeriksaan, atau audit universe. Dimana pemeriksaan ini terlebih dahulu melakukan identifikasi dan penilaian risiko secara mendalam, sehingga kami menyebut pemeriksaan ini sebagai risk-based comprehensive audit.
"Krisis merupakan wahana ujian bagi ketahanan dan kehandalan tata kelola baik dalam skala entitas maupun negara. Namun kita perlu membangun tata kelola untuk mengatasi dan mengurai masalah yang kompleks," ujar Ketua BPK.
"Kita tidak mungkin mengatasi masalah ini sendiri-sendiri, dibutuhkan kepercayaan (trust), semangat dan kebersamaan lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Kita perlu berkolaborasi dan bersinergi, menyatukan langkah, berjuang bersama menghadapi Pandemi Covid-19, agar ekonomi Indonesia dapat bertahan, pulih dan kembali bangkit, dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan berorientasi kinerja untuk mewujudkan Indonesia maju," ungkapnya.
Sementara itu Presiden dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah mendukung pemeriksaan ini dilakukan segera, agar pemeriksaan ini mendukung pelaksanaan kegiatan untuk menemukan solusi bagi cara-cara baru yang lebih baru untuk menangani krisis. Sikap ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah, baik jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, OJK, BUMN, Badan Layanan Umum , Badan Usaha Milik Daerah, TNI dan Polri untuk mendukung penuh langkah BPK dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara dalam penangangan Covid-19 secara transparan, akuntabel dan efektif.
"Kami menyambut baik upaya BPK untuk bersama-sama menyamakan frekuensi, dalam rangka bersama-sama menemukan cara terbaik untuk memulihkan kesehatan masyarakat, memulihkan perekonomian bahkan melakukan lompatan kemajuan. Saya berharap setiap pemeriksa memiliki frekuensi yang sama untuk mengutamakan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara," tutup Presiden.