BERITA UTAMA

JAKARTA, Humas BPK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkerjasama dengan Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) University Australia menggelar seminar internasional dengan mengusung tema "Integrated Audit and the Role of Big Data in Performance Audit" yang diselenggarakan secara virtual, pada Selasa (15/9/2020).

Seminar ini menghadirkan narasumber Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Anggota V BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar, Expert of Performance Auditing and Fellow of The Australian Evaluation Society RMIT University Australia, Scott Bayley dan dimoderatori oleh Project Manager RMIT University Australia Mal Tennekoon serta dihadiri oleh 94 orang peserta baik dari Kantor BPK Perwakilan maupun Kantor Pusat BPK.

Anggota V BPK dalam sambutannya sekaligus keynote speaker dalam seminar ini mengatakan untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dan pengguna Laporan Hasil Pemeriksaan lainnya, maka dipandang perlu BPK mengembangkan audit atas laporan keuangan yang mengintegrasikan dan memperhatikan aspek kinerja tertentu yang dicapai oleh pemerintah pada periode tertentu, atau Long Form Audit Report (LFAR).

Hal ini mendukung semangat The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 12 dan bertujuan untuk mendorong pemerintah tidak hanya sekedar mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kewajaran penyajian dan kecukupan pengungkapan laporan keuangan, tetapi juga untuk mengelola sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk melaksanakan program pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat.

"Kami berharap pendekatan ini dapat membantu mengarahkan pemerintah dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini juga sejalan dengan Rencana Strategis BPK yaitu menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.," jelas Anggota V BPK.

BPK telah menyusun pedoman LFAR berdasarkan ketentuan dan best pratices yang ada. Selanjutnya, gugus tugas (task forces) mempersiapkan pilot project LFAR mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga pelaporan. Pada semester pertama tahun 2020, terdapat 5 Kantor BPK Perwakilan di Provinsi Aceh, Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Timur di bawah Auditorat Keuangan Negara V yang telah menyelesaikan pilot project LFAR Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019. Proyek percontohan ini dilaksanakan berdasarkan alokasi auditor yang efisien untuk menilai pencapaian program/ kegiatan utama pemerintah daerah di bidang pelayanan publik, infrastruktur, dan pengelolaan dana otonomi khusus.

Scott Bayley dalam pemaparannya menjelaskan strategi Melakukan Audit Kinerja dalam kondisi Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya. Lembaga pemeriksa sebaiknya melakukan pemindaian lingkungan sepanjang tahun untuk mengidentifikasi topik-topik yang potensial untuk dilakukan audit kinerja. Setiap tahunnya lembaga pemeriksa tentunya menerima banyak pertanyaan, pernyataan keprihatinan dan permintaan penyelidikan khusus baik dari Anggota Parlemen maupun masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan tindakan yang dilakukan oleh badan sektor publik atau pengelolaan sumber daya publik.

"Di Australia pemeriksaan kami dilakukan dengan cara yang obyektif dan etis, dengan sepenuhnya menjaga kerahasiaan dan sesuai dengan persyaratan praktik audit kami. Yang terpenting, semua informasi yang diterima melalui permintaan penyelidikan khusus, ekspresi keprihatinan, dan pengungkapan kepentingan publik, digunakan untuk membantu kami dalam mengidentifikasi topik pemeriksaan yang akan datang. Untuk menjaga independensi pemeriksa, kami memiliki sistem untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam pemeriksaan dibuat dengan pertimbangan yang tepat manfaat dari suatu pemeriksaan," ungkap Scott Bayley.

Pemaparan dari Scott Bayley dilanjutkan dengan pemaparan dari Wakil Ketua BPK yang menjelaskan mengenai "Peran Big Data dalam Audit Pemerintah (The Role of Big Data in Government Audit)".

Dalam kesempatan ini Wakil Ketua BPK menjelaskan mengenai penggunaan Big Data dalam pemeriksaan. Beberapa contoh pemeriksaan yang menggunakan Big Data seperti dalam pemeriksaan kinerja pada administrasi pencatatan sipil. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektifitas dalam penyelenggaraan administrasi catatan sipil dan untuk menganalisis penggunaan data dalam mengevaluasi kualitas data, keakuratan dan kehandalan data.

Penggunaan Big Data lainnya yang dapat dilakukan adalah seperti Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pemeriksaan ini ditujukan untuk menilai kepatuhan instansi pemerintah dalam menggunakan sistem E-Katalog ini. Data dalam sistem E-Katalog ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan implementasinya dalam melakukan perjanjian antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan penyedia e-commerce-nya.

Selain itu penggunaan Big Data data digunakan dalam pemeriksaan kinerja pada program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung pada saat ini. Pemeriksaan ini dilakukan bertujuan untuk menilai efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan dalam program penangangan pandemi Covid-19.