BERITA UTAMA

BPK Gelar Taklimat Awal Pemeriksaan Penangananan Pandemi di Kodam III/Siliwangi dan Polda Jabar

BANDUNG, Humas BPK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengidentifikasi adanya risiko yang mungkin terjadi dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Risiko tersebut yaitu tidak efektifnya manajemen dan ketidaktepatan nilai belanja penanganan Covid-19, ketidaklengkapan pencatatan penerimaan hibah uang ataupun barang dari pihak ketiga, serta risiko adanya kemahalan harga dalam pengadaan barang dan jasa.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Hendra Susanto saat menggelar taklimat awal atau entry meeting pemeriksaan kinerja penangananan pandemi Covid-19 pada Unit Organisasi TNI Angkatan Darat (UO TNI AD) di Komando Daerah Militer III/Siliwangi, di Bandung, pada Senin (2/11).

Hendra Susanto mengatakan, untuk menyikapi perkembangan penanganan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan untuk merespon risiko yang mungkin terjadi, maka BPK melakukan pemeriksaan tematik penanganan pandemi Covid-19.

“BPK melakukan pemeriksaan tematik penanganan pandemi Covid-19 serentak untuk seluruh jajaran kementerian/lembaga dan daerah, dengan pendekatan pemeriksaan komprehensif atau gabungan ketiga jenis pemeriksaan,” ungkap Anggota BPK pada kegiatan yang dihadiri oleh Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, Kasdam III/Siliwangi, Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo, dan Pejabat Utama di lingkungan Kodam III/Siliwangi.

Lebih lanjut, Anggota I BPK menyebutkan bahwa entitas yang menjadi tujuan uji petik/sampling dalam pemeriksaan penanganan pandemi Covid-19 adalah satuan kerja Makodam, Kesdam, dan Rumah Sakit Dustira.

Selain Komando Daerah Militer III/Siliwangi, BPK juga menggelar taklimat awal atau entry meeting pemeriksaan kinerja penangananan pandemi Covid-19 dan belanja modal pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar), di Bandung, pada Selasa (3/11).

Pada kesempatan tersebut, Hendra Susanto menyampaikan bahwa sasaran pemeriksaan meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi pada tata kelola dukungan anggaran, tata kelola dukungan sumber daya lainnya (peraturan, personel dan sarpras) dan tata kelola pelaksanaan operasi. Dan entitas yang menjadi wilayah sampling dalam pemeriksaan kinerja adalah satuan kerja Polda dan Polres jajaran Polda Jawa Barat.

Sementara itu, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen. Pol. Agung Budi Maryoto yang hadir pada kegiatan tersebut mengharapkan, agar seluruh jajaran Polda Jabar mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan.

“Para objek pemeriksaan atau satuan kerja baik di Polda maupun Polres, selama dilakukan pendalaman (pemeriksaan) oleh BPK agar bersinergi dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, sehingga untuk percepatan dalam audit ini lebih baik lagi,” ungkapnya pada kegiatan yang juga diikuti secara virtual oleh seluruh jajaran Polda Jabar tersebut.

Anggota BPK berharap, dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, seluruh pemeriksa BPK serta jajaran Kodam III/Siliwangi dan Polda Jabar senantiasa melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan konsisten. Selain itu, selama melakukan penugasan, baik BPK maupun entitas dapat memaksimalkan penggunaan teknologi komunikasi yang aman dan handal, sehingga pertemuan fisik dapat dilaksanakan secara selektif.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Auditor Utama Keuangan Negara I, Novy G. A. Pelenkahu, Kapolda Jawa Barat, Irjen. Pol. Rudy Sufahriadi, Waka Polda Jabar, Brigjen. Pol. Eddy Sumitro Tambunan, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Agus Khotib, serta Pejabat Utama di lingkungan Polda Jabar dan tim pemeriksa BPK.

Bagikan konten ini: