BERITA UTAMA

BPK Goes to Campus, Sosialisasikan Pentingnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

TERNATE, Humas BPK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menyelenggarakan BPK Goes to Campus dengan mengusung tema "Akuntabilitas untuk Semua - Peran BPK dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara". Kegiatan Goes to Campus kali ini dilaksanakan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, Maluku Utara, Senin (7/6).

Kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama antara BPK dengan IAIN Ternate dengan tujuan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat khususnya civitas akademisi IAIN Ternate mengenai pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

BPK Goes to Campus menghadirkan Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar sebagai narasumber tunggal dan Dosen Pascasarjana IAIN Sorong Ismail Suardi Wekke selaku moderator.

Kegiatan ini juga dihadiri Plh. Rektor IAIN Ternate Marini Abdul Djalal, Wakil Rektor I IAIN Ternate Adnan Mahmud, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Akhsanul Khaq, dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Hermanto.

Dalam paparannya, Anggota BPK menyampaikan tentang profil singkat BPK, yaitu tentang kedudukan BPK dalam Lembaga Negara, mandat dan tugas, visi dan misi, tujuan strategis, dan nilai-nilai dasar serta struktur organisasi BPK. Bahrullah mengatakan BPK sebagai lembaga pemeriksa mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

"Untuk memastikan pengelolaannya dilakukan secara benar, maka pengelola keuangan negara harus melaksanakannya secara transparan dan akuntabel. Apabila pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, maka tujuan pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dapat tercapai," jelasnya.

Selain itu, Anggota BPK juga memaparkan sekilas mengenai peningkatan peran BPK melalui pemeriksaan Long Form Audit Report (LFAR) dan penyajian informasi tambahan bagi pemerintah provinsi yang diwujudkan melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD).

Penyampaian IHPD kepada pemerintah provinsi, Bahrullah menjelaskan, bertujuan agar menjadi rujukan kebijakan pemerintah provinsi dalam mencapai tujuan entitas sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan menginformasikan pelaksanan pertanggungjawab APBD tingkat Kota dan Kabupaten.

"Diharapkan Pemerintah Provinsi mendapat gambaran yang lebih jelas dan rinci tentang hasil-hasil pemeriksaan dalam rangka perbaikan kebijakan, dan peningkatan tranparansi dan akuntabilitas," pungkasnya pada kegiatan yang turut dihadiri para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK maupun di lingkungan IAIN Ternate, serta mahasiswa/i IAIN Ternate yang hadir secara fisik terbatas dan virtual.

Bagikan konten ini: