BPK Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan DPR RI Melalui Portal IHPS dan LHP
JAKARTA, Humas BPK - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agus Joko Pramono membuka secara resmi Sosialisasi Portal Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dilaksanakan secara fisik dan virtual di Jakarta, pada Kamis (22/10/2020).
Dalam sambutannya sebagai keynote speaker dalam sosialisasi ini, Wakil Ketua BPK mengatakan bahwa selama ini BPK telah menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan di seluruh Indonesia yaitu DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk dokumen cetakan. Sejak awal tahun 2020 sebagai bagian dari go green office yang diterapkan di BPK, dan dalam rangka mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di lingkungan BPK, maka BPK telah melakukan pembaharuan dengan menekan jumlah cetak fisik IHPS dari bentuk cetakan buku menjadi dokumen elektronik melalui Portal IHPS dan LHP BPK ini.
Pembaharuan yang dilakukan BPK dalam membangun Portal IHPS dan LHP BPK ini sejalan dengan dengan Rencana Strategis BPK untuk dapat sebagai respon BPK dalam menghadapi Pandemi Covid-19, dimana model komunikasi digital dengan para pemangku kepentingan dapat menjadi kunci sinergi dan kolaborasi antara BPK dengan para pemangku kepentingan. Dengan adanya dokumen elektronik maka seluruh LHP dan IHPS BPK dapat menjadi gudang untuk dapat dianalisis. Dengan demikian akan mempermudah bagi pihak-pihak yang ingin memahami keadaaan Indonesia dalam periode satu semester dengan membuat tren-tren sebagaimana yang tertera dalam IHPS.
"Melalui Portal IHPS dan LHP BPK maka DPR RI dapat mengakses data di dalam IHPS dan LHP tersebut dimanapun dan kapanpun dengan perangkat komputer, notebook atau smart phone. Pembangunan portal ini bertujuan untuk memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada juga mempermudah akses oleh lembaga perwakilan, serta meningkatkan branding BPK sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel," jelas Wakil Ketua BPK.
Lebih lanjut Wakil Ketua BPK mengatakan, the Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI PMF) sebagai panduan (framework) yang digunakan oleh BPK seluruh dunia untuk mengukur kinerjanya, menyatakan bahwa untuk meningkatkan komunikasi yang efektif dengan lembaga legislatif, di antaranya yaitu dengan meningkatkan kesadaran legislatif kepada peran Supreme Audit Institution (SAI) yang dalam hal ini BPK. Kesadaran lembaga perwakilan akan peran BPK dapat ditingkatkan melalui pemahaman lembaga perwakilan terhadap hasil pemeriksaan BPK pada setiap jenis pemeriksaan yang ada.
"BPK akan bersiap memperoleh feedback atas hasil pemeriksaan, guna mewujudkan hasil pemeriksaan atas tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat serta digunakan untuk mencapai tujuan bernegara," tambahnya.
Hadir dalam sosialisasi ini Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto, Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BPK dan DPR RI, serta para pejabat struktural di lingkungan BPK dan DPR RI.