BERITA UTAMA

JAKARTA, Humas BPK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar webinar internasional yang mengangkat tema "Pendekatan Baru atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Penekanan pada Aspek Kinerja Tertentu (New Approach in Local Government Financial Audit Reporting with Emphasis on Certain Performance Aspects)" yang dilaksanakan secara virtual, pada Selasa (20/10/2020).

Anggota V BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar dalam sambutannya sekaligus menjadi keynote speaker dalam webinar ini mengatakan bahwa pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh pemerintah daerah merupakan tantangan BPK untuk memberikan nilai tambah terhadap penekanan hal-hal lain dalam laporan keuangan itu sendiri. Hal tersebut diharapkan menjadi perhatian (concern) pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang dapat memberikan manfaat langsung kepada kesejahteraan rakyat.

Untuk memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan para pengguna laporan keuangan, maka BPK perlu mengembangakan pemeriksaan atas laporan keuangan yang memperhatikan atau menekankan kepada aspek kinerja yang dicapai oleh pemerintah melalui integrated audit yang dituangkan dalam Long Form Audit Report (LFAR). Hal ini sejalan dengan The International Standart Supreme Audit Institutions (ISSAI) 12, yang ditetapkan oleh International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) tentang The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions - making a difference to the lives of citizens. Berdasarkan hal tersebut maka ke depannya rekomendasi yang diberikan oleh BPK yang terkait dengan pemeriksaan kinerja menjadi terukur dan terarah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jika dalam pemeriksaan atas laporan keuangan BPK memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan maka pada pemeriksaan kinerja BPK memberikan simpulan atas pengelolaan program atau kegiatan dilihat dari aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas. "Pemeriksaan yang komprehensif antara pemeriksaan atas laporan keuangan dan pemeriksaan kinerja, maka BPK dapat memberikan penilaian secara utuh dari sisi aspek kualitas laporan keuangan dan juga penggunaan keuangannya," jelas Anggota V BPK.

"Kita berharap pendekatan pemeriksaan ini akan mengarahkan pemerintah untuk mencapai salah satu tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Hal ini juga sejalan dengan Rencana Strategis BPK yaitu meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara," tambahnya.

Dalam Practice Note ISSAI 1700 menyatakan bahwa tujuan pemeriksa keuangan sektor publik lebih luas daripada sekedar menyatakan opini mengenai penyajian laporan keuangan. Dalam semua hal yang material termasuk kecukupan dalam pengungkapan yang juga dibutuhkan tambahan laporan yang menekankan kepada aspek kinerja atas program utama suatu pemerintahan. Laporan kinerja tersebut berguna untuk menilai dan membuktikan bahwa belanja pemerintah benar-benar ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendorong kesejahteraan rakyat. Untuk itu diharapkan pemerintah berfokus pada pencapaian output tetapi juga memperhatikan outcome dan impact dari kebijakan yang dijalankan.

"Kegiatan capacity building ini diharapkan disamping memperluas wawasan mengenai best practices pendekatan ini dari praktisi dan akademisi, tentunya bisa terus mengembangkan konsep lebih lanjut tentang value benefit hasil pemeriksaan BPK kepada masyarakat,"tutupnya.

Webinar ini menghadirkan narasumber Ketua Ikatan Akuntan Indonesia/ Pakar Akuntansi dan Akademisi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Mardiasmo, Pakar Akuntansi dan Akademisi dari Universitas Hasanuddin, Makassar Gagaring Pagalung, Pakar Akuntansi dan Akademisi dari Nottingham University Business School, Nottingham Inggris, Meryem Duygun.

Selain itu hadir dalam kegiatan ini Kepala Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Ida Sundari, Auditor Utama Keuangan Negara V Akhsanul Khaq, Auditor Utama Keuangan Negara VI Dori Santosa, dan diikuti oleh lebih dari 400 peserta para pengurus Dewan Konsultatif Institut Pemeriksaan Keuangan Negara (IPKN) Wilayah, para Kepala Perwakilan BPK serta para pemeriksa BPK.