BERITA UTAMA

BPK Serahkan LHP kepada Kemenkeu dan Bappenas

JAKARTA, Humas BPK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), di Jakarta, pada Senin (27/7/2020). LHP tersebut diserahkan oleh Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II, Pius Lustrilanang kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.

LHP yang diserahkan kepada Menteri Keuangan yaitu LHP atas LK Bendahara Umum Negara (LK BUN), LK Kementerian Keuangan (LK BA 015) dan LK Indonesia Infrastructure Finance Development (LK IIFD) Tahun 2019. Sedangkan LHP yang diserahkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas adalah LHP atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019.

Pada penyerahan tersebut, Anggota II BPK mengatakan permasalahan-permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan tidak berdampak material terhadap LK BUN, LK BA 015, dan LK IIFD Tahun 2019, serta LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019, sehingga BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas empat LK tersebut. Atas perolehan opini WTP tersebut, Anggota BPK memberikan apresiasi kepada Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas.

"Permasalahan tersebut tidak berdampak material terhadap Laporan Keuangan, sehingga kami memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)", demikian disampaikan Anggota II BPK yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Laode Nusriadi beserta pemeriksa di lingkungan Auditorat Keuangan Negara II BPK.

Disamping itu, Anggota II BPK juga mengatakan, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK juga berkewajiban memantau perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang termuat dalam LHP BPK.

Anggota II BPK menyampaikan agar Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas dapat memberikan perhatian pada penyelesaian tindak lanjut. Hal itu bertujuan agar jajaran di Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas dapat segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, sehingga opini WTP yang telah diperoleh dapat dipertahankan kembali.

Adapun kegiatan penyerahan LHP ini dilaksanakan di masing-masing kantor kementerian tersebut. Penyerahan LHP kepada Kemenkeu berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Keuangan dan dihadiri oleh para pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, Anggota II BPK bertolak ke Kementerian PPN/Bappenas untuk menyerahkan LHP atas LK Kementerian PPN/Bappenas. Penyerahan LHP tersebut juga dihadiri oleh para pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Bagikan konten ini: