BERITA UTAMA

JAKARTA, Humas BPK - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna memenuhi undangan Partners for Review (P4R) untuk menjadi pembicara dalam P4R's Autumn Network Meeting yang diselenggarakan secara virtual, pada Kamis, (18/11/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPK memaparkan peran BPK dalam proses penyusunan Voluntary National Review (VNR) Indonesia 2021. Melalui presentasi bertajuk "Advancing Roles in Preparing Indonesia's VNR 2021". Ketua BPK membagikan pengalaman BPK dalam mereviu VNR Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 2021, sebelum dokumen tersebut diserahkan Pemerintah Indonesia pada United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development pada Juli 2021.

"Proses reviu tergolong cukup menantang, karena dilakukan bersamaan dengan finalisasi dokumen VNR oleh Pemerintah Indonesia. Namun, karena telah memiliki pengalaman pemeriksaan kesiapan dan implementasi SDGs berdasarkan VNR 2017 dan VNR 2019, serta pemeriksaan terhadap target SDGs lainnya, maka reviu terhadap VNR 2021 dapat dilakukan dengan baik," papar Ketua BPK.

Dari hasil reviu tersebut, BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia telah menjaga kesinambungan dan keselarasan pengungkapan informasi dan analisis sesuai dengan VNR 2017 dan VNR 2019, serta Handbook for the Preparation of VNRs.

"Namun demikian, pemerintah perlu memperhatikan 3 rekomendasi BPK, yaitu agar (1) memastikan pengungakapan keberlanjutan sumber daya serta relevansi data dan informasi, (2) mengungkapkan pentingnya keselarasan informasi dan analisis masing-masing capaian tujuan dan target dengan hasil dan tindak lanjut pemeriksaan BPK, serta (3) menjaga proses penyusunan VNR 2021 dengan tetap memperhatikan proses penyusunan, kerangka penyajian, dan pendokumentasiannya," ungkapnya.

Sebagai badan pemeriksa pertama yang melakukan reviu atas proses penyusunan VNR suatu negara, Ketua BPK pun membagikan beberapa lessons learned untuk pembelajaran ke depan. Pertama, diperlukan perencanaan audit yang strategis sehingga BPK dapat dengan tepat menentukan beberapa fokus area dalam proses reviu.

"Kedua, kerangka reviu yang disepakati kedua belah pihak sangat penting untuk meminimalisasi resistensi yang timbul selama proses reviu. Ketiga, kesepemahaman dan kesadaran juga perlu untuk menghasilkan VNR yang akurat (rigorous) dan berbasis bukti (evidence based). Terakhir, penting bagi SAI untuk melakukan audit SDGs sesuai portofolio mereka, karena proses reviu VNR tidak dapat dilihat secara terpisah dari audit SDGs," tuturnya.

Berkaca dari proses reviu terhadap VNR 2021, Ketua BPK mengakui bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan di masa yang akan datang. Namun demikian, reviu atas VNR juga membantu meningkatkan kredibilitasi VNR suatu negara, sekaligus membangun budaya akuntabilitas untuk semua.

Partners for Review (P4R) merupakan jaringan transnasional dan multi-stakeholder yang dibentuk oleh Pemerintah Jerman, dengan mengamanatkan Deutsche Gesellschaft für Internationale Entwicklung (GIZ) GmbH sebagai lembaga implementernya. P4R bertujuan untuk menghimpun solusi terapan yang konstruktif dan efektif dalam rangka meninjau kemajuan tingkat nasional dalam mencapai Agenda 2030.

P4R Autumn Network Meeting dilangsungkan selama 3 hari yaitu pada 15 sampai dengan 19 November 2021. Salah satu sesi dilaksanakan pada Kamis, 18 November 2021 dengan mengambil topik "The Contributions of Audits to Achieving the SDGs".

Selain Ketua BPK, hadir sebagai pembicara Archana Shirsat dari INTOSAI Development Initiative, dan James Bennet-Rautenbach dari IPA Consulting. Sesi tersebut dimoderatori oleh Anita Breuer dari German Development Institute.