Ketua BPK Memberikan Intervensi pada “First Global Parliamentary Meeting on Achieving the SDGs”
JAKARTA, Humas BPK - Inter-Parliamentary Union (IPU) bekerjasama dengan House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) mengadakan kegiatan First Global Parliamentary Meeting on Achieving the SDGs secara virtual pada tanggal 28 - 30 September 2021.
Pertemuan yang dihadiri oleh para anggota parlemen sedunia ini bertujuan untuk mendiskusikan bagaimana peran parlemen di masa krisis pandemi Covid-19 untuk meningkatkan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) melalui berbagai aksi inovasi dan kerja sama.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diundang untuk berbagi mengenai peran dan kontribusi BPK dalam melakukan pengawasan pada implementasi Agenda 2030 mengenai Sustainable Development and Promoting Good Governance and Accountability. Peran dan kotribusi BPK ini disampaikan melalui intervensi pada sesike-6 bertema "Mobilizing SDG financing by maximising existing revenue streams and budgetary expenditure towards the SDGs", yang dilaksanakan pada Rabu (29/9/2021) pukul 19.45 WIB.
Dalam intervensinya, Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan bahwa dampak pandemi Covid-19 ini telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan yang membawa masyarakat dunia ke era VUCA (volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity) dan membahayakan upaya nasional dan global untuk mencapai SDGs. Kondisi ini mendesak pemerintah, parlemen, dan lembaga pemeriksa/Supreme Audit Institution (SAI) untuk berkolaborasi bersama dalam perannya masing-masing untuk membantu mengatasi pandemi dan memastikan implementasi SDGs.
Sejalan dengan INTOSAI Principle 12 "Value and Benefit of SAIs", peran dan kontribusi BPK secara nyata diwujudkan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara melalui peran oversight, insight dan foresight. BPK telah melaksanakan pemeriksaan komprehensif berbasis Risiko (Risk-based Comprehensive Audits), dengan beberapa pendekatan, yaitu: (1) menerapkan audit universe, (2) memilih area audit berisiko tinggi, (3) menggabungkan tiga jenis audit yaitu audit keuangan, kinerja dan kepatuhan (compliance), dan (4) mengoptimalkan penggunaan Big Data Analytics.
Melalui empat pendekatan tersebut, BPK mampu mengungkap jumlah anggaran senilai US$65,57 miliar yang digunakan pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19, yang tentunya merupakan suatu jumlah besar yang memiliki dampak terhadap berbagai program pemerintah dalam pencapaian SDGs.
BPK juga memberikan insight terhadap berbagai risiko potensial dan mitigasinya sebagai sebuah sistem peringatan awal untuk mencegah berbagai risiko strategis, operasional, fraud, keuangan dan kepatuhan. Pengalaman BPK menunjukkan bahwa selama masa krisis, berbagai risiko ini cenderung meningkat.
Saat ini, BPK sedang menyelesaikan kajian terkait peran foresight BPK berjudul "Indonesia remade by COVID-19: Scenarios, Opportunities and Challenges for Resilient Government". Peran foresight ini memfasilitasi pengambilan kebijakan dalam kondisi penuh ketidakpastian untuk lima tahun ke depan melalui identifikasi tren, peluang dan tantangan di berbagai sektor, eksplorasi perkembangan untuk menyusun strategi ke depan, serta identifikasi dampak jangka panjang dari tindakan yang diambil.
Dalam memberikan kontribusi penting bagi keberhasilan Agenda 2030 dan SDGs, BPK juga mengadaptasi empat pendekatan INTOSAI, yaitu (1) menilai kesiapan implementasi SDGs; (2) melakukan audit kinerja; (3) menilai dan mendukung pelaksanaan SDGs 16 dan 17, serta (4) menjadi model transparansi dan akuntabilitas. Untuk memastikan kualitas Indonesia's Voluntary National Review (VNR) on SDGs, BPK telah melakukan reviu atas laporan VNR 2021 tersebut. Hal ini merupakan reviu VNR pertama yang dilakukan oleh SAI di dunia dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara lain.
Pada akhir intervensinya, Ketua BPK menyampaikan kepercayaannya akan kerja sama, kolaborasi yang konstruktif, serta integrasi di antara seluruh pemegang kepentingan, yaitu pemerintah, SAI dan parlemen, merupakan sebuah kunci kesuksesan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan pencapaian SDGs di masing-masing negara.