LKPD yang Baik Tidak Sebatas Meraih Opini WTP
TERNATE, HUMAS BPK - Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menyampaikan kepada para kepala daerah se-Provinsi Maluku Utara bahwa pengelolaan keuangan daerah bukan sebatas meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurutnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang baik tidak hanya berhenti pada opini WTP.
“LKPD yang baik tidak sebatas WTP. Ada empat indikator yang digunakan sebagai sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Hal itu tercermin dalam penurunan angka kemiskinan, tingkat pengangguran, gini rasio, dan indeks pembangunan manusia”, jelasnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota VI BPK sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI saat memberikan sambutan pada Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, di Ternate, pada Selasa (25/02). Dalam acara tersebut turut hadir Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dan para kepala daerah se-Provinsi Maluku Utara.
Anggota VI BPK mengatakan apabila pemerintah daerah se-Provinsi Maluku Utara ingin lebih optimal dalam pengentasan kemiskinan, maka pemerintah daerah harus meningkatkan indeks pembangunan manusia. Menurutnya, dengan meningkatkan indeks pembangunan manusia, maka angka pengangguran dan kemiskinan akan menurun.
Sertijab Kepala Perwakilan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 28/K/X-X.3/01/2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pelaksana BPK tanggal 29 Januari 2020. Sertijab tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara sertijab dan penyerahan naskah Memori Jabatan Kepala Perwakilan dari M. Ali Asyhar kepada Hermanto yang disaksikan langsung oleh Anggota VI BPK dan Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Dori Santosa.
Dengan sertijab ini, Hermanto telah resmi menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Utara yang sebelumnya dijabat oleh M. Ali Asyhar. Sementara M. Ali Asyhar akan mengemban tugas sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebelumnya diisi oleh Hermanto.
Dengan adanya pergantian Kepala Perwakilan, Harry Azhar Azis berharap independensi, integritas, dan profesionalisme BPK dapat ditingkatkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap tata kelola keuangan pemerintah daerah di lingkungan pemerintah provinsi Maluku Utara.
Hadir dalam sertijab tersebut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari, Kepala instansi vertikal dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Provinsi Maluku Utara, Ketua/Wakil Ketua DPRD se-Provinsi Maluku Utara, dan jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.