BERITA UTAMA

Memenuhi Amanat Konstitusi, BPK Resmi Serahkan IHPS II Tahun 2019 Kepada DPR

JAKARTA, Humas BPK - Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 mengungkap terdapat 4.094 temuan yang memuat 5.480 permasalahan yang meliputi 971 (18%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern, 1.725 (31%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp6,25 triliun, serta 2.784 (51%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan sebesar Rp1,35 triliun.

Hal tersebut diungkap Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat menyerahkan IHPS II Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar secara virtual melalui telekonferensi di Gedung DPR, Jakarta pada (5/5/2020). Dengan didampingi oleh Anggota III/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi dan Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif, Ketua BPK menyerahkan secara langsung IHPS II Tahun 2019 kepada Ketua DPR Puan Maharani.

Selain Ketua BPK, hadir secara virtual dalam rapat paripurna ini Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Anggota I/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto, Anggota IV/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma Yatun, Anggota V/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar, Anggota VII/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Daniel Lumban Tobing serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BPK.

Lebih jauh Ketua BPK mengatakan bahwa dari 1.725 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, di antaranya sebanyak 1.270 (74%) sebesar Rp6,25 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaaan.

Dari 1.270 permasalahan, sebanyak 709 (56%) merupakan permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp1,29 triliun, sebanyak 263 (21%) merupakan permasalahan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian sebesar Rp1,87 triliun, dan sebanyak 298 (23%) merupakan permasalahan yang dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar Rp3,09 triliun.

"Atas permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp6,25 triliun tersebut, pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp449,45 miliar (7%)", ungkap Ketua BPK.

"Dalam kurun 15 tahun terakhir, BPK telah memberikan 560.521 rekomendasi yang dapat mendorong pemerintah, BUMN/BUMD dan badan lainnya bekerja lebih tertib, hemat, efisien, dan efektif. Dari seluruh rekomendasi tersebut, sebanyak 416.680 rekomendasi (74,3%) telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Secara kumulatif sampai dengan 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode tahun 2005 sampai dengan 2019 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp106,13 triliun" jelasnya

"IHPS II Tahun 2019 juga memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005 sampai dengan 2019 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan senilai Rp3,20 triliun. Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-2019 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp284,90 miliar (9%), pelunasan sebesar Rp1,14 triliun (36%), dan penghapusan sebesar Rp82,83 miliar (2%). Dengan demikian, sisa kerugian sebesar Rp1,69 triliun (53%)" imbuhnya.

"IHPS II Tahun 2019 merupakan ikhtisar dari 488 LHP yang terdiri atas 71 LHP pada pemerintah pusat, 397 LHP pada pemerintah daerah, BUMD, dan BLUD, serta 20 LHP BUMN dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, 488 LHP tersebut terdiri atas 1 LHP keuangan (1%), 267 LHP kinerja (54%), dan 220 LHP dengan tujuan tertentu (45%)", paparnya.

Ketua BPK mengharapkan informasi yang disampaikan dalam IHPS dan LHP BPK Semester II Tahun 2019, dapat mendukung tugas dan wewenang DPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPK selalu membuka diri kepada Pimpinan dan Anggota DPR untuk sinergi dalam rangka mendalami temuan-temuan yang telah disampaikan.

Di penghujung sambutannya, Ketua BPK mengatakan bahwa sesungguhnya, efektivitas dari hasil pemeriksaan BPK akan tercapai jika laporan hasil pemeriksaannya ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Salah satu pihak yang dapat mendorong efektivitas tindak lanjut tersebut adalah pengawasan yang intensif dari Pimpinan dan para Anggota DPR. BPK percaya sinergi BPK dan efektivitas pengawasan dari Pimpinan dan Anggota DPR akan dapat mendorong pengelolaan keuangan negara yang akan memberi dampak positif terhadap tujuan negara.

Bagikan konten ini: