BERITA UTAMA

Pemerintah Sampaikan Pernyataan atas Review BPK pada VNR Indonesia dalam Forum HPLF di Markas Besar PBB

NEW YORK, Humas BPK - Pemerintah Indonesia menyampaikan secara resmi Laporan Voluntary National Review (VNR) Indonesia tahun 2021 dalam forum High-Level Political Forum (HLPF) yang diselenggarakan oleh Economic and Social Council (ECOSOC) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharo Monoarfa yang didampingi oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menyampaikan pidato penyampaian VNR di forum yang diikuti oleh negara-negara anggota PBB, di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu (15/7/2021).

Dalam pidato penyampaiannya, Pemerintah Indonesia menyatakan secara eksplisit kehadiran BPK dalam acara penyampaian VNR di HLPF dan peranan BPK dalam reviu VNR Indonesia tahun 2021 untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas implementasi SDGs dengan kutipan sabagai berikut:

"To assure its quality, our VNR was reviewed by the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia. The presence of the Supreme Auditor in the HLPF shows a constructive collaboration between the government and the audit institutions to enhance transparency and accountability in SDGs Implementation".

Pernyataan pemerintah Indonesia terhadap peran BPK dalam forum HLPF ini merupakan pernyataan resmi mengenai pentingnya peranan lembaga pemeriksa untuk menjaga kualitas VNR. Peranan BPK ini juga merupakan praktek terbaik yang pernah ada yang dilakukan sebuah lembaga pemeriksa dalam sejarah 'review and follow-up' implementasi SDGs di dunia.

BPK berharap praktik tersebut dapat menjadi salah satu model peran SAI ke depan sesuai dengan empat pendekatan dalam panduan dari organisasi badan pemeriksa sedunia (INTOSAI) atas audit SDGs.

Pertama, memantau kinerja dan memeriksa bagaimana suatu negara menyiapkan implementasi Agenda 2030 di semua tingkatan pemerintah pusat dan daerah; Kedua, mengadvokasi tata kelola yang baik dengan memastikan koordinasi whole-of-government, koherensi dan partisipasi pemangku kepentingan yang luas; Ketiga, memastikan berfungsinya sistem pengelolaan keuangan nasional (public financial management) yang transparan dan akuntable yang mendukung tujuan ke 16 SDG; dan Keempat, memastikan SAI menjadi role model (leading by example) tata kelola pemeritah dalam memperkuat pengaturan mengenai pemantauan, penilaian, dan pelaporan dalam implementasi SDGs.

Terhadap pengakuan atas praktek terbaik tersebut, Pemerintah Indonesia menuliskannya secara khusus pada halaman 11 dalam dokumen Laporan VNR Indonesia yang disampaikan ke PBB. Informasi lengkap hasil VNR Indonesia dapat dilihat pada laman resmi PBB dan BPK sebagai berikut :

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/280892021_VNR_Report_Indonesia.pdf

https://www.bpk.go.id/../assets/files/storage/2021/07/Review-Report-on-VNR-SDGs-Indonesia-of-2021-EN.pdf

Bagikan konten ini: