BERITA UTAMA

Tingkatkan Deteksi dan Pencegahan Korupsi, BPK Bangun Sinergi dengan Stakeholder

JAKARTA, Humas BPK - Pengelolaan keuangan di masa krisis cenderung memperbesar risiko terjadinya fraud (kecurangan). Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengatakan dalam kondisi krisis pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan rentan untuk mengalami situasi yang menyebabkan terjadinya kecurangan.

Ketua BPK menyebut, untuk menangani Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Pemerintah telah mengambil langkah-langkah luar biasa (extraordinary measures). Dan dalam rangka mengawal akuntabilitas keuangan negara, BPK merespon langkah tersebut dengan melakukan pemeriksaan komprehensif berbasis risiko (risk-based comprehensive audit) atas 241 objek pemeriksaan.

"BPK mendukung sepenuhnya upaya Pemerintah yang merespon situasi ini dengan langkah luar biasa. Namun pada saat yang sama, sejak awal BPK juga mengingatkan adanya risiko yang perlu diidentifikasi dan dimitigasi," ungkap Ketua BPK saat membuka Workshop Anti Korupsi di Kantor Pusat BPK, Selasa (14/9).

Ketua BPK mengungkapkan, BPK mengingatkan adanya risiko yang perlu diidentifikasi dan dimitigasi agar langkah pemerintah dalam menghadapi pandemi sekaligus memulihkan ekonomi nasional dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif.

Workshop dengan tema "Deteksi dan Pencegahan Korupsi" ini diadakan dengan tujuan mewujudkan sinergitas dan kolaborasi antara BPK dengan pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan negara, khususnya upaya mendeteksi dan mencegah korupsi.

Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan agar kualitas komunikasi BPK dengan para pemangku kepentingan dapat ditingkatkan, serta memperoleh masukan untuk peningkatan peran BPK foresight dalam deteksi dan pencegahan korupsi melalui tugas pemeriksaan.

"BPK memandang perlu untuk memanfaatkan momentum penanganan pandemi covid dengan membangun kolaborasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang direpresentasikan dengan BPKP, APH yang direpresentasikan dengan KPK, dan asosiasi profesional yang direpresentasikan dengan ACFE," ujar Ketua BPK.

"Untuk mewujudkan sinergi dalam rangka menciptakan good governance baik di sektor publik maupun swasta mewujudkan akuntabilitas untuk semua," tambahnya.

Workshop ini dihadiri oleh para pelaksana di lingkungan BPK secara virtual dan disiarkan secara langsung melalui Youtube official BPK. Hadir sebagai narasumber yakni Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, serta Board Member-Treasurer, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter, Stevanus Alexander B. P. Sianturi. Adapun yang bertindak sebagai moderator pada kesempatan ini yaitu Auditor Utama (Tortama) Investigasi Hery Subowo.

Workshop ini merupakan bagian pertama dalam rangkaian workshop BPK terkait strategi penanganan korupsi. Isu kali ini menekankan pada deteksi dan pencegahan. Pada workshop kedua yang akan datang, dibahas tentang pengukuran keberhasilan program penanganan korupsi. Dan pada workshop ketiga, direncanakan membahas terkait dengan inovasi strategis penanganan korupsi yang melibatkan multi aktor dan multi sektor.

Bagikan konten ini: